Piil Pesenggiri Hanya Tinggal Slogan. Kapan Pemerintah Berhenti Menjual Budaya untuk Pencitraan? Oleh: Mohammad Medani Bahagianda *)

nataragung.id – Bandar Lampung – Tabik puun, sanak sekalian.
Duduklah sejenak. Biarkan saya, seorang punyimbang yang sudah menghabiskan hampir tujuh puluh tahun di tanah kelahiran ini, bercerita. Bukan cerita yang manis dan menghibur, tetapi cerita yang pahit seperti empedu. Cerita tentang negeri kita yang kaya akan budaya, tetapi kini mulai kehilangan jati diri.

Nama saya Sutan Agung Jaya. Saya lahir dan besar di kampung kecil di tepian Way Sekampung, di tanah Sai Bumi Ruwa Jurai. Sejak kecil, saya diajari oleh nenek moyang bahwa orang Lampung memiliki harga diri yang disebut Piil Pesenggiri. Lima falsafah hidup yang menjadi tiang penyangga kehidupan kami. Tapi kini, kelima tiang itu mulai rapuh. Dimakan zaman. Dimakan lupa. Dan yang lebih menyakitkan, dimakan oleh pencitraan.

Di kampung kami, ada sebuah Rumah Sesat, rumah adat tempat para tetua bermusyawarah sejak zaman Kerajaan Tulang Bawang. Rumah itu berdiri kokoh selama berabad-abad. Dindingnya dihiasi ukiran khas Lampung: sulur-sulur yang melambangkan kehidupan, dan gajah yang melambangkan kekuatan. Atapnya dari ijuk yang tebal, melindungi para leluhur dari panas dan hujan.
Tapi sekarang, rumah itu miring. Tiang-tiangnya dimakan rayap. Ukirannya pudar. Tidak ada yang datang memperbaikinya. Sementara di pusat kota, mal-mal megah berdiri dengan lampu-lampu yang menyala terang.
"Tabik puun," kata saya setiap kali melewati Rumah Sesat itu, "apa yang salah dengan kami?"

Saya masih ingat jelas peristiwa enam bulan lalu. Hari itu hujan turun dengan derasnya, tetapi pemerintah Provinsi Lampung tetap menggelar acara besar-besaran di alun-alun kota. Namanya "Festival Budaya Lampung." Ada panggung raksasa, lampu sorot, dan sound system yang suaranya terdengar sampai tiga kampung.
Pak Gubernur datang dengan rombongan besar. Mobil-mobil mewah berderet. Para pejabat memakai pakaian adat lengkap: kain tapis, siger di kepala, dan gelang-gelang emas yang berkilau. Mereka duduk di kursi VIP, sementara rakyat biasa berdiri di bawah rintik hujan.

Acara dimulai dengan sambutan. Pak Gubernur naik ke panggung. Di belakangnya, puluhan penari dengan busana adat siap menari. Air mata tampak menggenang di sudut matanya.
"Saudara-saudara sekalian!" serunya dengan suara bergetar. "Kami, pemerintah provinsi, sangat mencintai budaya Lampung. Kami akan terus melestarikan adat istiadat yang telah diwariskan oleh nenek moyang kita!"
Penonton bertepuk tangan. Sorak-sorai menggema.
"Kami akan bangun pusat kebudayaan di setiap kabupaten!" lanjutnya. "Kami akan memberikan beasiswa kepada generasi muda yang mau mempelajari tarian tradisional! Kami akan menjadikan Lampung sebagai pusat kebudayaan Sumatera!"
Semua bertepuk tangan. Semua terharu. Saya hanya diam.
Kemudian, Tari Jangget dipentaskan. Gerakannya indah, penuh makna. Tari ini sebenarnya mengandung nilai-nilai luhur: mengajarkan kesabaran, ketekunan, dan penghormatan kepada leluhur.

Dalam syariat Islam, tarian ini tidak bertentangan dengan agama selama gerakannya sopan dan tidak melanggar batas-batas aurat. Bahkan, banyak ulama Lampung dulu yang menggunakan Tari Jangget sebagai media dakwah. Mereka menari sambil menyampaikan pesan-pesan kebaikan.
Tetapi, saya bertanya dalam hati: "Setelah panggung dibongkar dan rombongan pulang, apa yang tersisa?"
Saya teringat pada petuah dari kitab kuno yang disimpan di rumah. Di sana tertulis dalam bahasa Lampung kuno: "Sai bumi ruwa jurai, jama mak gham haga, adok mak puwai, pesenggiri mak ghilang."
Artinya: "Masyarakat Lampung dari dua keturunan, jika tidak benar-benar dijaga, gelar kehormatan akan kehilangan makna, dan harga diri akan hilang."
Mari kita renungkan bersama. Apakah acara festival budaya, yang hanya berlangsung sehari, sudah cukup disebut pelestarian? Apakah pidato-pidato di atas panggung, yang berakhir saat hujan reda, sudah cukup disebut perhatian? Ataukah semua itu hanya pencitraan semata?

Beberapa hari setelah festival, saya berjalan-jalan di pusat kota. Di mana-mana, saya melihat spanduk-spanduk besar bertuliskan: "Lampung Berbudaya, Lampung Bermartabat."
Ada juga baliho bergambar Pak Gubernur dengan pakaian adat, lengkap dengan siger dan kain tapis. Senyumnya lebar. Tangan kirinya memegang buku adat, tangan kanannya mengacungkan jempol. Di bawahnya tertulis: "Kami Wujudkan Lampung sebagai Pusat Kebudayaan Nusantara."

Saya tersenyum getir. Slogan-slogan itu indah. Tapi apa isinya?
Saya singgah di sebuah SD di pinggiran kota. Saya bertanya pada seorang guru: "Bu, anak-anak diajarkan budaya Lampung di sini?"
Guru itu menggeleng. "Kami tidak punya buku pelajaran tentang budaya Lampung, Pak. Dinas Pendidikan bilang tidak ada dana untuk mencetak buku. Kami hanya mengajarkan sedikit-sedikit seingat kami."
Saya bertanya lagi: "Lalu, bagaimana dengan Hari Kamis Beradat? Bukankah itu instruksi dari provinsi?"
"Iya, Pak," jawabnya dengan nada lemas. "Tapi kami hanya disuruh memakai baju adat. Tidak ada pelatihan bahasa. Tidak ada materi pembelajaran. Jadi ya, kami pakai baju adat, tetapi mengajar seperti biasa. Bahasa Lampung? Hanya tiga atau empat kata yang kami hafal."
Saya tidak bisa menyembunyikan kekecewaan saya.

Dari sekolah, saya melanjutkan perjalanan ke Dinas Perpustakaan dan Arsip. Saya mencari buku-buku tentang budaya Lampung. Yang saya temukan hanya rak-rak berdebu, berisi buku-buku tua yang sudah robek. Beberapa bahkan sudah dimakan kutu. Saya tanya pada pustakawan.
"Pak, kenapa tidak ada buku baru tentang budaya Lampung?"
Pustakawan itu menghela napas. "Anggaran terbatas, Pak. Kami lebih prioritas membeli buku-buku pelajaran umum. Buku budaya Lampung jarang dicetak ulang. Mungkin baru terakhir kali dicetak dua puluh tahun yang lalu."
Dua puluh tahun yang lalu! Seorang anak SMP yang lahir sekarang tidak pernah melihat buku budaya Lampung yang masih baru. Ia hanya melihat buku usang di perpustakaan yang jarang ia kunjungi.

Saya teringat pada falsafah kedua dalam Piil Pesenggiri: Bejuluk Beadek atau Juluk-Adok. Gelar kehormatan. Dalam adat Lampung, gelar bukan sekadar nama. Gelar adalah tanggung jawab. Seseorang yang menyandang gelar "Sutan" harus bertindak seperti sutan: melindungi, mengayomi, dan menjaga. Seseorang yang menyandang gelar "Ratu" harus memimpin dengan bijaksana.
Nah, pemerintah provinsi juga menyandang gelar kehormatan dari rakyat. Mereka disebut "pemimpin" dan "pelayan masyarakat." Tetapi, apakah mereka menjalankan tanggung jawab itu? Apakah menjaga budaya adalah bagian dari tanggung jawab mereka?

Di kampung saya, ada seorang guru tari bernama Ibu Puni. Usianya sudah enam puluh tahun. Sejak muda, ia mengajarkan Tari Melinting dan Tari Bedana kepada anak-anak kampung. Dulu, puluhan anak datang ke rumahnya setiap sore. Mereka belajar dengan tekun. Mereka hapal gerakan demi gerakan. Mereka bahkan sering tampil di acara-acara perkawinan dan upacara adat.
Tapi sekarang, muridnya tinggal empat orang. Itu pun datang tidak setiap hari.
"Saya sudah lelah, Pak," kata Ibu Puni pada saya suatu sore. "Anak-anak sekarang lebih suka nonton tarian dari Korea. Mereka bilang tarian kita kuno. Membosankan. Tidak keren."
Saya bertanya, "Apakah pemerintah pernah membantu Ibu? Memberi dana? Atau setidaknya memfasilitasi?"
Ibu Puni tertawa pahit. "Mereka hanya datang saat ada acara besar, Pak. Mereka minta saya mengajari anak-anak menari untuk festival. Mereka janji akan memberi honor. Tapi setelah acara selesai? Tidak ada kabar. Tidak ada uang. Tidak ada bantuan untuk kelanjutan."

Saya teringat pada Tari Bedana. Tari ini istimewa karena merupakan perpaduan antara budaya Lampung dan nilai-nilai Islam. Gerakannya tidak vulgar. Lirik lagunya berisi pesan-pesan kebaikan. Tari Bedana dulu sering digunakan sebagai media dakwah oleh ulama-ulama Lampung. Mereka menari sambil mengajarkan tentang akhlak, tentang silaturahmi, dan tentang cinta kepada Allah dan Rasul-Nya.
Tidak ada yang bertentangan dengan syariat dalam tarian ini. Sebaliknya, tarian ini menguatkan nilai-nilai keislaman.
Tapi, apa gunanya tarian yang Islami jika tidak ada yang mau mempelajarinya? Apa gunanya tarian yang sarat makna jika pemerintah lebih sibuk mengadakan festival daripada membina generasi penerus?
Saya juga teringat pada Tari Bedana yang dimasukkan dalam khazanah budaya nasional. Tapi, pengakuan di tingkat nasional tidak akan berarti jika di tingkat lokal, tarian ini mati perlahan.
Saya duduk di beranda rumah pada suatu malam. Bulan purnama bersinar terang. Saya membuka lemari tua berisi kitab-kitab peninggalan kakek buyut saya.
Saya membaca salah satu bait yang tertulis di sana: "Nemui nyimah jama mak cangak, nengah nyappur jama mak gham, sakai sambayan jama mak punah."
Artinya: "Keramahan harus tetap ada, keterbukaan harus tetap dijaga, gotong-royong harus tidak pernah punah."

Lima falsafah Piil Pesenggiri sebenarnya adalah resep hidup yang sempurna. Mari kita bahas satu per satu.
Pesenggiri, harga diri dan kehormatan. Orang Lampung dikenal memiliki harga diri yang tinggi. Kita tidak mau direndahkan. Kita tidak mau dilecehkan. Tapi, apakah kita masih memiliki harga diri ketika kita membiarkan budaya kita dijual untuk pencitraan? Apakah kita masih memiliki kehormatan ketika kita lebih bangga dengan mal-mal daripada rumah adat?
Juluk-Adok, gelar kehormatan. Dalam masyarakat Lampung, pemberian gelar adalah proses sakral. Seseorang yang diberi gelar harus menunjukkan keteladanan. Pemerintah yang menyandang gelar "pelayan rakyat" seharusnya melayani dengan sungguh-sungguh. Bukan hanya pada hari-hari tertentu, bukan hanya saat ada kamera televisi.
Nemui Nyimah, keramahan dan saling memberi. Orang Lampung terkenal ramah. Kita memberi tamu makanan terbaik. Kita memberi tempat tidur terbaik. Tapi, apakah kita sudah memberi perhatian terbaik pada budaya kita sendiri?
Nengah Nyappur, keterbukaan dan bersosialisasi. Kita terbuka pada dunia luar. Kita tidak kaku. Kita mau belajar dari orang lain. Tapi, keterbukaan yang berlebihan tanpa fondasi identitas hanya akan membuat kita kehilangan jati diri.
Sakai Sambayan, gotong-royong. Inilah yang paling memprihatinkan. Semangat gotong-royong mulai luntur. Orang-orang sibuk dengan urusan masing-masing. Tidak ada lagi kerja bakti memperbaiki Rumah Sesat. Tidak ada lagi kerja sama melestarikan tarian. Semua serba individualis.

Saya sudah tua. Rambut saya putih. Kaki saya mulai lemah. Tapi mata saya masih jelas melihat. Dan apa yang saya lihat membuat hati saya perih.
Saya melihat gubernur-gubernur silih berganti. Semua datang dengan janji. Semua pergi dengan lupa. Saya melihat anggaran yang katanya terbatas, tetapi mal-mal tetap bertambah. Saya melihat tarian-tarian yang mati perlahan, digantikan oleh tarian asing yang lebih "keren." Saya melihat rumah-rumah adat yang runtuh, sementara gedung-gedung pemerintah megah berdiri.
Dan yang paling menyakitkan, saya melihat Piil Pesenggiri direduksi menjadi slogan. Ditulis di spanduk. Diucapkan dalam pidato. Dikenakan di baju adat pada hari Kamis. Tapi tidak pernah dihidupi. Tidak pernah dijalankan.
Saya teringat pada sebuah cerita turun-temurun. Konon, dulu ada seorang pemimpin di Kerajaan Tulang Bawang yang sangat mencintai rakyatnya. Setiap pagi, ia keliling kampung melihat apakah ada rumah yang rusak. Setiap sore, ia duduk bersama rakyatnya mendengarkan keluh kesah mereka. Ia tidak pernah berbicara panjang lebar di atas panggung. Ia hanya bekerja.
Suatu hari, seorang utusan dari kerajaan lain bertanya, "Raja, mengapa engkau tidak membuat acara besar untuk menunjukkan kekuasaanmu?"
Raja itu menjawab, "Kekuasaan tidak perlu ditunjukkan. Kekuasaan dirasakan oleh rakyat. Jika rakyatku senang, maka kekuasaanku nyata. Jika rakyatku menderita, apa gunanya panggung megah?"
Cerita itu saya dengar dari kakek buyut saya. Saya tidak tahu apakah itu benar-benar terjadi. Tapi pesannya jelas: pemimpin yang baik tidak membutuhkan panggung pencitraan. Pemimpin yang baik cukup bekerja dengan tulus.
Tabik puun, sanak sekalian.

Saya tidak punya kekuasaan. Saya tidak punya uang. Saya hanya seorang tua yang masih mencintai tanah kelahirannya. Tapi selama saya masih bisa berbicara, saya akan terus berbicara.
Kritik ini mungkin keras. Sangat keras. Tapi terkadang, keras diperlukan untuk membangunkan mereka yang tertidur. Untuk membangunkan mereka yang terlalu sibuk dengan pencitraan hingga melupakan substansi. Untuk membangunkan mereka yang menjual budaya untuk kepentingan politik.

Saya berharap, suatu hari nanti, pemerintah Provinsi Lampung akan berhenti menjual budaya untuk pencitraan. Saya berharap, suatu hari nanti, ada perhatian nyata pada rumah-rumah adat yang runtuh. Saya berharap, suatu hari nanti, anak-anak kita akan menari Tari Bedana bukan karena dipaksa, tetapi karena mereka bangga.
Saya berharap, Piil Pesenggiri akan kembali menjadi falsafah hidup, bukan sekadar slogan di spanduk.
Dan seperti yang tertulis dalam kitab warahan: "Sai bumi ruwa jurai, iwa peghibak, gham bepaksa, mak paghi lamban, ghik mak paghi suluh."(Masyarakat Lampung dari dua keturunan, jika benar-benar diperhatikan, kita akan tegak kembali, tidak akan kehilangan rumah, dan tidak akan kehilangan cahaya).
Semoga Allah memberi petunjuk kepada kita semua. Semoga kita tidak menjadi generasi yang kehilangan cahaya. <>

*) Penulis Adalah Saibatin dari Kebandakhan Makhga Way Lima. Gelar Dalom Putekha Jaya Makhga, asal Sukamarga Gedungtataan, Pesawaran. Tinggal di Labuhan Ratu, Bandar Lampung.