Festival Adat, Sekadar Tontonan Tanpa Tindakan Oleh: Mohammad Medani Bahagianda

SOSIAL DAN BUDAYA 10 Sep 2026 01:29 Admin NA 29 kali dibaca
Festival Adat, Sekadar Tontonan Tanpa Tindakan Oleh: Mohammad Medani Bahagianda

nataragung.id – Bandar Lampung – Tabik puun, sanak sekalian.
Duduklah dengan nyaman di beranda ini. Biarkan cerita ini mengalir seperti air Sungai Way Sekampung di musim hujan. Minak Sutan Ratu, seorang punyimbang dari tanah Sai Bumi Ruwa Jurai, akan bercerita tentang sesuatu yang menggelisahkan hati saya selama bertahun-tahun.

Kampung kami terletak di lereng Gunung Pesagi. Dari sini, kita bisa melihat hamparan sawah hijau, perkebunan kopi yang rimbun, dan di kejauhan, Rumah Sesat yang menjadi kebanggaan kami sejak zaman nenek moyang. Rumah panggung dengan ukiran khas Lampung itu dulu menjadi pusat kehidupan kami. Di sanalah para tetua berkumpul, anak-anak belajar, dan seluruh warga merayakan suka duka bersama.
Tapi kini, Rumah Sesat itu sunyi. Miring. Terlantar.
Dan yang lebih menyedihkan, di pusat kota yang hanya beberapa jam perjalanan dari sini, setiap tahun digelar festival budaya yang meriah. Panggung megah. Lampu warna-warni. Puluhan penari dengan busana adat. Pak Gubernur berpidato dengan air mata berlinang. Semua tampak indah. Semua tampak peduli.
Tapi, setelah lampu padam dan panggung dibongkar, apa yang tersisa?

Saya akan bercerita. Dengarkan dengan hati, bukan sekadar telinga.
Tiga bulan lalu, saya diundang ke acara "Festival Budaya Lampung" di alun-alun kota. Surat undangannya berlapis emas, bertuliskan nama saya dengan gelar lengkap. Saya datang bersama beberapa tetua adat lainnya. Kami mengenakan pakaian adat terbaik, lengkap dengan siger dan kain tapis.

Sesampai di lokasi, saya tercengang. Panggungnya luar biasa besar. Lebih besar dari panggung yang kami dirikan untuk upacara begawi. Lampu sorot berkilauan. Puluhan kamera televisi terpasang di berbagai sudut. Ada layar raksasa di sebelah kiri dan kanan panggung. Biayanya, kata seorang panitia, mencapai miliaran rupiah.
"Saya tidak tahu," gumam saya pada tetua di sebelah, "biaya sebesar itu cukup untuk memperbaiki tiga Rumah Sesat di daerah kami."
Tetua itu mengangguk. "Tapi mereka tidak pernah tanya pada kita, Pak Sutan."
Pak Gubernur naik ke panggung dengan pakaian adat lengkap. Beliau menyapa dengan bahasa Lampung yang terdengar agak kaku. Mungkin baru dihafal beberapa jam sebelumnya. Tapi kami tetap bertepuk tangan. Kami terbiasa menghormati siapa pun yang duduk di kursi kepemimpinan.
"Saudara-saudara, pecinta budaya Lampung sekalian!" seru beliau melalui pengeras suara. "Hari ini, kita bangga menunjukkan kepada dunia bahwa Lampung memiliki budaya yang kaya dan adiluhung!"
Lalu, Tari Jangget dipentaskan. Tari Melinting. Tari Bedana. Semua tarian adat kami ditampilkan dengan apik. Para penari bergerak dengan gemulai. Kostum mereka berkilau di bawah lampu.
Saya menyaksikan dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, saya bangga melihat budaya kami dipertunjukkan dengan megah. Di sisi lain, saya tahu ini hanya pertunjukan. Seperti wayang yang dimainkan lalu dilipat. Setelah acara selesai, semua kembali ke kotak.

Saya teringat pada bait dari kitab warahan yang sering dibacakan almarhum kakek saya: "Gham mak tolong tiyuh, gham mak jadi punyimbang. Gham mak jaga pusako, gham mak jadi pemimpin."
Artinya: "Jika tidak membantu kampung, tidak pantas jadi punyimbang. Jika tidak menjaga pusaka, tidak pantas jadi pemimpin."
Analisis sederhananya begini: dalam adat Lampung, seorang pemimpin tidak dinilai dari seberapa besar acara yang ia buat. Pemimpin dinilai dari seberapa banyak ia menjaga warisan leluhur. Panggung megah bukanlah ukuran kepemimpinan. Rumah adat yang terawat, anak-anak yang tahu tariannya, dan bahasa yang tetap hidup, itulah ukuran sesungguhnya.
Seminggu setelah festival, saya berkunjung ke rumah Ibu Rasmini. Beliau adalah guru tari yang sudah mengabdikan hidupnya untuk melestarikan Tari Bedana. Dulu, setiap sore, puluhan anak datang ke rumahnya. Mereka belajar dengan tekun. Mereka hafal setiap gerakan.
Tapi sekarang, hanya tiga atau empat anak yang datang.
"Pak Sutan," kata Ibu Rasmini sambil menuangkan teh hangat untuk saya, "saya sudah lelah. Anak-anak di sini lebih suka tarian di YouTube. Mereka bilang tarian kita kuno. Tidak keren."
"Mereka tidak tahu," jawab saya, "bahwa Tari Bedana adalah tarian yang sarat nilai. Gerakannya tidak vulgar. Liriknya berisi pesan kebaikan. Tarian ini dulu menjadi media dakwah ulama-ulama kita."
"Memang, Pak," Ibu Rasmini mengangguk. "Tari Bedana tidak bertentangan dengan Islam. Justru sebaliknya. Tari ini mengajarkan silaturahmi, kesantunan, dan cinta kepada sesama. Tapi, bagaimana mungkin anak-anak kita tertarik jika tidak ada yang mengenalkan? Pemerintah hanya mengundang saya saat festival, memberi honor kecil, lalu lupa."
Saya terdiam. Saya membayangkan betapa banyak potensi yang hilang. Tari Bedana bisa menjadi media pendidikan karakter. Anak-anak bisa belajar kesabaran, ketekunan, dan kerja sama tim melalui tarian ini. Nilai-nilai Pancasila, seperti gotong-royong dan persatuan, tercermin dalam setiap gerakannya.
Tapi, karena hanya dipentaskan setahun sekali di festival, tarian ini kehilangan perannya. Ia menjadi tontonan, bukan tuntunan. Ia menjadi hiburan, bukan pendidikan.

Beberapa pekan setelah festival, saya dan beberapa tetua adat mengajukan proposal ke Dinas Kebudayaan. Kami meminta dana untuk perbaikan Rumah Sesat dan pembinaan seni tari di kampung. Proposal itu kami buat dengan teliti. Kami lampirkan foto-foto kerusakan, perhitungan biaya, dan rencana program.
Kami menunggu. Satu minggu. Dua minggu. Sebulan.
Akhirnya, kami dipanggil ke kantor dinas. Seorang pejabat muda dengan jas rapi menerima kami dengan senyum.
"Pak Sutan, terima kasih atas proposalnya," katanya. "Kami sudah membaca. Sangat bagus. Sangat terperinci. Tapi..."
"Saya dengar tapi, Nak," potong saya.
Ia tertawa canggung. "Maaf, Pak. Tapi anggaran kami terbatas. Tahun ini, sebagian besar dana sudah dialokasikan untuk festival budaya dan acara-acara seremonial lainnya."
"Festival yang anggarannya miliaran?" tanya saya. "Dan kami hanya minta beberapa ratus juta?"
"Saya paham, Pak. Tapi ini kebijakan pusat. Untuk pelestarian, kami belum punya program khusus."
Belum punya program khusus! Padahal, setiap tahun ada festival. Setiap tahun ada acara besar. Tapi untuk pelestarian yang berkelanjutan, "belum ada program."

Saya teringat pada falsafah Piil Pesenggiri, khususnya Pesenggiri, harga diri dan kehormatan. Di mana harga diri pemerintah jika mereka hanya pandai membuat acara tetapi tidak pandai merawat warisan? Di mana kehormatan mereka jika mereka lebih bangga dengan panggung megah daripada rumah adat yang berusia ratusan tahun?
Falsafah lain, Sakai Sambayan, gotong-royong, juga terabaikan. Pemerintah seharusnya menjadi bagian dari masyarakat. Mereka seharusnya bergotong-royong dengan rakyat untuk melestarikan budaya. Tapi yang terjadi, mereka bekerja sendiri, membuat acara sendiri, lalu pergi sendiri. Rakyat hanya menjadi penonton, bukan pelaku.

Saya pernah mendengar cerita dari seorang teman yang berkunjung ke Bali. Di sana, katanya, budaya tidak hanya untuk festival. Setiap hari, masyarakat melakukan upacara di pura. Setiap minggu, anak-anak belajar menari di banjar. Setiap bulan, ada pertunjukan seni di desa.
"Budaya di Bali hidup, Pak," kata teman saya. "Bukan hanya di atas panggung. Di mana-mana. Orang tua mengajar anaknya. Pemerintah mendukung, tetapi masyarakat yang bergerak. Festival mereka juga besar, tapi itu bukan satu-satunya. Ada kegiatan rutin di tingkat desa."
Saya mendengarkan dengan iri. Mengapa Lampung tidak seperti itu?
Padahal, Lampung memiliki kekayaan budaya yang tidak kalah dengan Bali. Kitab warahan kami berisi filosofi hidup yang dalam. Tarian kami sarat makna. Rumah adat kami penuh simbol. Bahasa kami indah. Namun, semua itu terabaikan. Hanya diingat saat festival. Hanya dipertunjukkan saat ada tamu penting.
Saya teringat pada bait kitab warahan lainnya: "Nemui nyimah jama mak cangak, nengah nyappur jama mak gham."
"Keramahan harus tetap ada, keterbukaan harus tetap dijaga."
Tapi, keramahan pemerintah hanya saat festival. Keterbukaan mereka hanya pada kamera televisi. Setelah itu, pintu tertutup. Kami kembali dilupakan.
Suatu malam, saya duduk di beranda sambil menatap bintang-bintang. Saya merenungkan apa yang bisa dilakukan agar festival budaya tidak sekadar tontonan.
Ide itu datang perlahan, seperti embun pagi.
Bagaimana jika festival digunakan sebagai ajang penggalangan dana untuk pelestarian? Bagaimana jika setiap festival, ada program konkret yang diluncurkan? Misalnya, "Festival ini akan mendanai perbaikan tiga Rumah Sesat" atau "Festival ini akan membiayai pelatihan guru tari di sepuluh kampung."
Bagaimana jika pemerintah tidak hanya mengundang penari untuk tampil, tetapi juga mengundang anak-anak muda untuk belajar? Bagaimana jika ada lomba tari yang diikuti oleh perwakilan dari setiap kampung, sehingga semangat berkompetisi bisa mendorong pelestarian?
Saya juga bermimpi agar setiap festival ditutup dengan deklarasi. Bukan deklarasi slogan, tapi deklarasi program. "Kami, pemerintah dan masyarakat Lampung, berkomitmen untuk melakukan ini dan itu dalam satu tahun ke depan." Lalu, komitmen itu dievaluasi di festival tahun berikutnya.
Dengan begitu, festival bukan akhir dari perhatian. Festival adalah awal dari pergerakan.

Saya menatap Rumah Sesat di kejauhan. Masih miring. Masih terlantar. Tapi saya belum kehilangan harapan.
Tabik puun, sanak sekalian.
Saya sudah tua. Saya tidak punya kekuasaan untuk mengubah kebijakan. Tapi saya punya suara. Dan selama suara ini masih bisa terdengar, saya akan terus berbicara.
Kritik ini keras. Sangat keras. Tapi keras itu perlu, seperti pahitnya obat. Jika kita hanya tersenyum dan diam, budaya kita akan mati perlahan. Anak cucu kita tidak akan mengenal Tari Bedana. Mereka tidak akan bisa berbahasa Lampung. Mereka tidak akan tahu apa itu Piil Pesenggiri.

Saya berharap, pemerintah Provinsi Lampung mulai berpikir ulang. Festival budaya memang penting. Tapi jangan sampai itu satu-satunya. Jangan sampai budaya hanya menjadi tontonan. Jangan sampai adat hanya menjadi pencitraan.
Saya berharap, generasi muda Lampung bangkit. Jangan menunggu pemerintah. Mulailah dari diri sendiri. Pelajari tarian. Pelajari bahasa. Kunjungi Rumah Adat. Tanyakan pada tetua. Karena jika kita menunggu, waktu tidak akan menunggu.
Dan yang terakhir, saya berharap kita semua ingat pada pesan dari kitab warahan: "Sai bumi ruwa jurai, iwa peghibak, gham bepaksa, mak paghi lamban, ghik mak paghi suluh."
(Masyarakat Lampung dari dua keturunan, Pepadun dan Saibatin, jika benar-benar diperhatikan, kita akan tegak kembali. Kita tidak akan kehilangan rumah. Kita tidak akan kehilangan cahaya.)
Kita tidak boleh kehilangan cahaya. Tidak sekarang. Tidak selamanya.
Wallahu a'lam bisshawab.
Tabik puun.

*) Penulis Adalah Saibatin dari Kebandakhan Makhga Way Lima. Gelar Dalom Putekha Jaya Makhga, asal Sukamarga Gedungtataan, Pesawaran. Tinggal di Labuhan Ratu, Bandar Lampung.

Komentar (0)

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama memberikan komentar!

Tinggalkan Komentar

6 + 6 = ?
Berita Terkait