Satu Suara Jaga Keutuhan Lamsel: Fraksi PDIP dan NasDem Kompak Tolak Wacana Pemindahan 9 Desa Jati Agung Terburu-buru

nataragung.id - Kalianda - Wacana penyesuaian batas wilayah yang akan memindahkan sembilan desa di Kecamatan Jati Agung ke Kota Bandar Lampung kini mendapat penolakan dari dua fraksi besar di DPRD Lampung Selatan.

Setelah Fraksi PDI Perjuangan menyuarakan sikap tegas lewat Pandangan Umum yang dibacakan Rosdiana, S.H., kini giliran Fraksi Partai NasDem yang menyatakan sikap serupa. Keduanya satu visi jangan korbankan keutuhan wilayah dan kepentingan rakyat demi keputusan yang terburu-buru.

Ketua Fraksi NasDem, M. Gilang Satria Riandy, menegaskan Jati Agung adalah pusat pertumbuhan ekonomi baru Lampung Selatan. Pelepasan sembilan desa akan berdampak serius pada potensi PAD, mulai dari PBB, BPHTB, hingga investasi.

"Kita harus menghitung betul dampaknya terhadap keutuhan wilayah dan potensi PAD Lampung Selatan," kata Gilang, Kamis (17/9/2026).

Kesamaan visi PDIP dan NasDem terlihat jelas pada tiga poin penting ini yaitu:

Pertama: Menolak keputusan terburu-buru, kedua fraksi ini menilai wacana ini tanpa kajian akademik yang utuh dan naskah yang transparan.

Kedua: Suara rakyat adalah dasar. NasDem meminta musyawarah desa dan persetujuan BPD, sejalan dengan sikap PDIP yang menegaskan keutuhan wilayah adalah harga diri masyarakat.

Sedangkan yang ketiga: Utamakan kepastian hukum dan pelayanan. Selama wacana dibahas, pelayanan adminduk, pendidikan, kesehatan, dan bansos tidak boleh terganggu.

Sebagai tindak lanjut, Fraksi NasDem akan mendorong pembentukan Pansus batas wilayah, meminta Komisi I menggelar RDP dengan Bagian Tapem, Bappeda, dan Bagian Hukum, serta menurunkan anggota legislatif menyerap aspirasi langsung ke 9 desa terdampak.

Sebelumnya Fraksi PDIP juga menegaskan,  "Menjaga keutuhan wilayah adalah menjaga harga diri masyarakat Lampung Selatan."

Dengan kompaknya dua fraksi ini, wacana pemindahan 9 desa dipastikan akan menjadi pembahasan serius di DPRD Lampung Selatan. (SMh)