Fenomena Krisis Kepercayaan Publik terhadap Riwayat Pendidikan Pejabat Negara Perspektif Psikologi Terapan

ARTIKEL • 17 Nov 2026 02:11 • Redaksi NATARAGUNG.ID • 39 kali dibaca
Fenomena Krisis Kepercayaan Publik terhadap Riwayat Pendidikan Pejabat Negara Perspektif Psikologi Terapan

Oleh: Dr. Aguswan Khotibul Umam, S. Ag., MA
Dosen UIN Jurai Siwo Lampung

nataragung.id - Metro - Kepercayaan publik merupakan modal psikologis yang menentukan hubungan antara masyarakat dan pejabat negara. Masyarakat tidak hanya menilai pemimpin berdasarkan kemampuan menjalankan pemerintahan, tetapi juga mempertimbangkan kejujuran, integritas, konsistensi, dan keterbukaan informasi. Riwayat pendidikan menjadi salah satu informasi yang relevan karena berkaitan dengan rekam jejak, kompetensi, dan pemenuhan persyaratan administratif jabatan publik.

Polemik mengenai riwayat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali mengangkat persoalan tersebut ke ruang publik. Putusan Mahkamah Agung Nomor 742 K/TUN/2026 yang membatalkan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA menjadi bagian penting dari rangkaian persoalan hukum yang sebelumnya juga berkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Mengakhiri polemic ini, akhirnya Wapres Gibran mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden RI. Perkembangan ini kemudian memperluas diskusi masyarakat dan berimbas untuk mengecek tentang transparansi dan keabsahan riwayat pendidikan pejabat publik, termasuk anggota DPR RI periode 2024–2029.

Istilah “ijazah aspal” dalam perbincangan media sosial perlu dipahami sebagai ekspresi kecurigaan atau persepsi publik, bukan sebagai bukti bahwa pejabat tertentu menggunakan ijazah palsu. Persoalan yang lebih mendasar adalah munculnya pertanyaan mengenai keterbukaan informasi, akuntabilitas, dan kelayakan moral pejabat. Fenomena ini menarik dikaji melalui psikologi kepercayaan publik karena ketidakjelasan informasi dapat memengaruhi cara masyarakat menilai legitimasi kepemimpinan.

_Kepercayaan Publik dan Legitimasi Psikologis Kepemimpinan_

Kepercayaan publik (public trust) merupakan keyakinan masyarakat bahwa pejabat dan institusi negara memiliki kemampuan, integritas, serta komitmen untuk menjalankan tanggung jawab demi kepentingan bersama. Prats, Phillips, dan Smid (2024) menjelaskan bahwa kepercayaan terhadap institusi pemerintahan berkaitan dengan persepsi masyarakat mengenai kompetensi, integritas, keterbukaan, dan keadilan. Kepercayaan tidak terbentuk hanya melalui pernyataan pejabat, tetapi melalui kesesuaian antara informasi, tindakan, dan tanggung jawab yang diperlihatkan kepada masyarakat.

Murtin et al. (2026) juga menunjukkan bahwa persepsi terhadap kualitas tata kelola, khususnya kompetensi dan integritas, menjadi faktor penting dalam penilaian kepercayaan terhadap institusi. Sementara itu, penelitian Goubin dan Hooghe (2023) memperlihatkan bahwa kepercayaan politik berkaitan dengan penilaian masyarakat terhadap karakter dan standar normatif yang mereka harapkan dari seorang pemimpin. Artinya, masyarakat memiliki ukuran tertentu untuk menilai apakah seorang pejabat layak dipercaya.

Legitimasi psikologis kepemimpinan muncul ketika masyarakat memandang kewenangan pejabat sebagai sesuatu yang pantas, dapat diterima, dan dijalankan secara bertanggung jawab. Ketika informasi mengenai persyaratan pendidikan dipersoalkan, penilaian masyarakat dapat meluas dari persoalan dokumen menuju penilaian terhadap integritas pribadi dan institusi yang memberikan legitimasi jabatan. Keadaan tersebut tidak otomatis membuktikan adanya pelanggaran oleh pejabat lain, tetapi dapat memunculkan keraguan terhadap sistem verifikasi dan pengawasan.

Transparansi Pendidikan, Psychological Contract, dan Kepercayaan Masyarakat
Transparansi merupakan mekanisme untuk mengurangi kesenjangan informasi antara pejabat dan masyarakat. Dalam perspektif psikologi kepercayaan, keterbukaan memungkinkan masyarakat melakukan evaluasi berdasarkan informasi yang dapat diperiksa. Grimmelikhuijsen dan Meijer (2023) menunjukkan bahwa regulasi transparansi dapat memengaruhi kepercayaan politik dan persepsi korupsi, meskipun dampaknya bergantung pada jenis informasi dan konteks kelembagaan.

Konsep psychological contract dapat digunakan untuk memahami hubungan moral antara pejabat dan masyarakat. Dalam hubungan tersebut, masyarakat memiliki harapan bahwa pejabat akan menjalankan amanah secara jujur, mematuhi ketentuan, dan memberikan informasi yang benar mengenai hal-hal yang relevan dengan jabatan. Ketika harapan tersebut dipersepsikan tidak terpenuhi, masyarakat dapat mengalami kekecewaan dan menurunkan tingkat kepercayaannya. Transparansi riwayat pendidikan dengan demikian bukan sekadar persoalan administratif, melainkan bagian dari pemenuhan ekspektasi publik terhadap integritas pemimpin.

OECD (2024) menempatkan keterbukaan, integritas, keadilan, responsivitas, dan keandalan sebagai faktor penting pembentuk kepercayaan terhadap institusi publik. Kerangka tersebut relevan untuk mendorong mekanisme verifikasi pendidikan pejabat yang terbuka, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan. Publik tidak cukup hanya menerima klaim pendidikan, tetapi perlu memperoleh akses terhadap informasi yang sahih melalui prosedur resmi dengan tetap memperhatikan perlindungan data pribadi.

_Perspektif Etika Islam dan Penguatan Kepercayaan Publik_

Islam menempatkan kejujuran dan amanah sebagai prinsip utama dalam kepemimpinan. Allah Swt. berfirman dalam QS. An-Nisa [4]: 58 bahwa amanah harus disampaikan kepada yang berhak dan keputusan di antara manusia harus ditetapkan secara adil. Ayat ini menegaskan bahwa jabatan publik merupakan amanah yang menuntut tanggung jawab, kejujuran, dan keadilan. QS. Al-Hujurat [49]: 6 juga mengajarkan pentingnya melakukan tabayyun atau verifikasi terhadap informasi sebelum mengambil kesimpulan. Prinsip ini relevan dalam menyikapi tuduhan mengenai riwayat pendidikan pejabat agar masyarakat tidak mudah menyebarkan informasi yang belum teruji.

Rasulullah saw. bersabda, “Hendaklah kalian berlaku jujur, karena kejujuran membawa kepada kebaikan” (HR. Bukhari dan Muslim). Ajaran tersebut memberikan landasan moral bahwa kejujuran bukan hanya kewajiban individu, melainkan juga fondasi hubungan sosial yang sehat. Pejabat berkewajiban menyampaikan informasi secara benar, sedangkan masyarakat berkewajiban memeriksa informasi secara adil sebelum membentuk penilaian.

Transparansi riwayat pendidikan pejabat perlu ditempatkan sebagai bagian dari pembenahan tata kelola dan pemulihan kepercayaan publik. Pemerintah, lembaga penyelenggara pemilu, dan institusi pendidikan perlu memperkuat prosedur verifikasi dokumen serta menyediakan informasi yang akurat dan dapat diakses. Pejabat juga perlu menunjukkan kesediaan memberikan klarifikasi secara terbuka melalui mekanisme yang sah. Kepercayaan publik tidak dapat dipulihkan hanya melalui pembelaan politik atau komunikasi pencitraan. Kepercayaan tumbuh ketika masyarakat menyaksikan konsistensi antara pernyataan, bukti, dan tindakan. Transparansi pendidikan pada akhirnya bukan semata-mata upaya memeriksa gelar seseorang, melainkan bagian dari tuntutan moral agar kekuasaan dijalankan berdasarkan kejujuran, kompetensi, dan amanah. (*)

Komentar (0)

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama memberikan komentar!

Tinggalkan Komentar

6 + 8 = ?
Berita Terkait