Jabatan Ada Batasnya, Rekam Jejak Akan Abadi. Oleh: Junaidi Ismail, S.H. | Ketua Umum Poros Wartawan Lampung

nataragung.id - Bandar Lampung - SEORANG pejabat negara tidak cukup hanya pandai berbicara dan menyampaikan janji. Lebih dari itu, ia dituntut memiliki konsistensi antara ucapan, tindakan, perilaku, dan kebijakan. Sebab, kepemimpinan bukan hanya soal kewenangan, melainkan juga tentang integritas, keteladanan, dan kemampuan menjaga kepercayaan rakyat.

Setiap keputusan yang telah diambil pemerintah semestinya memiliki dasar pertimbangan yang matang. Jika kemudian harus diubah atau dianulir, prosesnya tidak boleh dilakukan secara tergesa-gesa, apalagi terkesan mengikuti kepentingan sesaat. Harus ada evaluasi dan pembahasan komprehensif dengan melibatkan unsur masyarakat agar kebijakan yang dihasilkan tetap berpihak pada kepentingan bersama.

Persoalannya, tidak ada seorang pun yang suka dibohongi. Kejujuran merupakan fondasi utama dalam membangun kepercayaan, baik dalam hubungan pribadi maupun dalam kehidupan bernegara. Sekali kepercayaan dikhianati, tidak mudah untuk memulihkannya.

Kebohongan bukan hanya melahirkan kekecewaan, tetapi juga membuat seseorang merasa tidak dihargai dan diremehkan. Bahkan, ketika kebohongan dilakukan berulang kali, masyarakat akan mulai meragukan setiap pernyataan dan kebijakan yang disampaikan.

Dalam konteks kepemimpinan negara, persoalan ini jauh lebih serius. Sebab, yang dipertaruhkan bukan hanya hubungan antara dua individu, melainkan kepercayaan jutaan rakyat terhadap pemerintahnya.

Pemimpin tentu memiliki ruang untuk mengubah pandangan, mengevaluasi keputusan, bahkan mengoreksi kebijakan. Tidak ada pemerintahan yang harus mempertahankan keputusan keliru hanya demi menjaga gengsi. Namun, perubahan sikap harus disertai penjelasan yang jujur, argumentasi yang masuk akal, serta keterbukaan terhadap kritik.

Rakyat bukan hanya objek yang harus menerima setiap keputusan penguasa. Masyarakat memiliki kecerdasan, hak untuk mengetahui, dan ruang konstitusional untuk menyampaikan pendapat. Karena itu, jangan sampai kritik dianggap sebagai perlawanan, sementara pertanyaan masyarakat dipandang sebagai gangguan terhadap kewibawaan pemerintah.

Justru, pemimpin yang kuat adalah mereka yang berani menjelaskan kekeliruan, mengakui perubahan sikap, dan bersedia mendengarkan suara masyarakat. Mengakui kesalahan bukan tanda kelemahan, melainkan bukti kedewasaan dan tanggung jawab kepemimpinan.

Demi kehormatan dan kewibawaan negara, seluruh elemen masyarakat perlu membangun budaya politik yang sehat. Jangan menormalisasi kebohongan, inkonsistensi, maupun penerapan kekuasaan yang mengabaikan akal sehat masyarakat hanya karena dilakukan oleh pemimpin yang sedang berkuasa.

Kritik terhadap pemimpin bukan berarti membenci negara. Sebaliknya, kritik yang objektif merupakan bagian dari kecintaan terhadap bangsa dan upaya menjaga demokrasi agar tetap berjalan pada relnya.

Pada akhirnya, jabatan dan kekuasaan memiliki batas waktu, tetapi rekam jejak kepemimpinan akan selalu diingat. Rakyat mungkin dapat memaklumi kekeliruan, tetapi akan sulit menerima sikap yang terus-menerus mengabaikan kejujuran.

Sebab, kewibawaan seorang pemimpin tidak dibangun dari seberapa keras ia meminta rakyat percaya, melainkan dari seberapa konsisten ia membuktikan bahwa dirinya memang layak dipercaya. (*)

Bandar Lampung, 15 November 2026