Perilaku Pencopotan Foto Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka Perspektif Psikologi Terapan

Oleh: Dr. Aguswan Khotibul Umam, S. Ag., MA
Dosen UIN Jurai Siwo Lampung

nataragung.id - Metro - Peristiwa pencopotan foto Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi fenomena sosial yang menarik untuk dikaji melalui perspektif psikologi sosial. Terlebih, peristiwa ini berlangsung dalam situasi politik yang tidak biasa, yakni setelah muncul kabar pengunduran diri Gibran dari jabatan Wakil Presiden. Berita Detikcom pada 13 November 2026 mengungkapkan adanya tindakan pencopotan foto Gibran yang kemudian dibalik saat berlangsungnya audiensi kelompok masyarakat sipil di ruang Badan Anggaran DPRD Jawa Barat. Peristiwa tersebut memunculkan perdebatan mengenai ekspresi politik, etika sosial, dan penghormatan terhadap simbol pejabat negara. Fenomena ini menjadi semakin menarik ketika di media sosial beredar video lain yang memperlihatkan sekelompok masyarakat di Yogyakarta menurunkan foto Gibran dengan posisi terbalik.

Pada waktu yang bersamaan, beredar pula video siswa sekolah dasar yang memperlihatkan tindakan menurunkan atau memperlakukan foto pejabat tersebut dengan cara yang lebih tertib dan terhormat. Kedua peristiwa ini menghadirkan kontras perilaku yang patut direnungkan yaitu mengapa orang dewasa yang memiliki pengalaman sosial dan politik lebih luas dapat mengekspresikan ketidaksetujuan dengan cara yang dipandang kurang santun, sementara anak-anak justru memperlihatkan sikap yang lebih tertib?. Persoalan ini tidak semestinya berhenti pada penilaian siapa yang benar dan siapa yang salah. Psikologi sosial mengajak kita memahami bagaimana identitas kelompok, tekanan lingkungan, emosi kolektif, dan proses pembelajaran sosial memengaruhi perilaku seseorang. Kajian ini juga perlu menempatkan kebebasan berekspresi sebagai hak warga negara yang harus berjalan beriringan dengan tanggung jawab moral dan etika sosial.

Russell Spears (2021), dalam kajian Social Influence and Group Identity, menjelaskan bahwa identitas kelompok memiliki pengaruh kuat terhadap cara seseorang berpikir, bersikap, dan bertindak. Individu sering kali menyesuaikan perilakunya dengan norma kelompok yang dianggap sebagai bagian dari identitas dirinya. Dalam konteks pencopotan foto Gibran, tindakan seseorang dapat dipengaruhi oleh persepsi kolektif, solidaritas kelompok, ketidakpuasan politik, maupun keinginan menunjukkan keberpihakan. Namun, faktor-faktor tersebut merupakan kemungkinan penjelasan psikologis, bukan kesimpulan mengenai motif orang-orang yang terlibat.

Badea, Binning, Sherman, Boza, dan Kende (2021) melalui penelitian Conformity to Group Norms menunjukkan bahwa konformitas terhadap norma kelompok dapat mendorong seseorang mengikuti tindakan kolektif. Ketika suatu kelompok memandang tindakan tertentu sebagai bentuk keberanian atau perlawanan, anggotanya berpotensi mengikuti perilaku tersebut demi memperoleh penerimaan sosial. Capuano dan Chekroun (2024) juga menegaskan bahwa konformitas merupakan fenomena kompleks yang dipengaruhi konteks sosial dan karakteristik individu. Dalam perspektif psikologi terapan, persoalan utamanya bukan sekadar apakah seseorang berhak menurunkan foto pejabat, melainkan bagaimana cara menyampaikan ketidaksetujuan secara bertanggung jawab. Kritik politik merupakan bagian dari demokrasi, tetapi penghinaan, provokasi, dan tindakan yang merusak fasilitas atau barang milik pihak lain perlu dibedakan dari ekspresi kritik yang sah. Foto pejabat bukanlah pribadi pejabat itu sendiri, tetapi perlakuan terhadapnya dapat menjadi representasi sikap sosial seseorang terhadap institusi dan nilai kepantasan publik.

Kontras dengan perilaku sebagian orang dewasa, video siswa yang menurunkan foto dengan tertib dapat menjadi ilustrasi pentingnya pembelajaran moral. Malti, Galarneau, dan Peplak (2021) menjelaskan bahwa perkembangan moral pada masa remaja berkaitan dengan emosi moral, lingkungan sosial, dan proses sosialisasi. Sikap tertib yang ditampilkan siswa tidak otomatis membuktikan bahwa mereka memiliki kematangan moral lebih tinggi daripada orang dewasa. Akan tetapi, peristiwa tersebut mengingatkan bahwa pendidikan karakter seharusnya tidak hanya mengajarkan kepatuhan, melainkan juga kemampuan menyampaikan perbedaan pendapat tanpa kehilangan penghormatan terhadap orang lain.

Perspektif Islam memperkuat pesan tersebut. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Isra ayat 70 bahwa manusia telah dimuliakan oleh Allah. Ayat ini memberikan landasan bahwa martabat manusia harus tetap dihormati, termasuk ketika terdapat perbedaan pandangan politik. Allah juga memerintahkan umat Islam untuk menyampaikan sesuatu dengan hikmah dan nasihat yang baik sebagaimana QS. An-Nahl ayat 125. Rasulullah SAW bersabda, “Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata baik atau diam” (HR. Bukhari dan Muslim). Pesan ini relevan untuk mengingatkan bahwa kebebasan menyampaikan pendapat tidak berarti kebebasan mengabaikan adab. Sikap kritis dan kesantunan bukan dua hal yang bertentangan.

Akhirnya penting untuk dipahami bahwa peristiwa pencopotan foto Gibran memberikan pelajaran bahwa kualitas demokrasi tidak hanya diukur dari keberanian masyarakat menyampaikan kritik, tetapi juga dari kematangan psikologis dalam mengekspresikannya. Konformitas, identitas kelompok, dan pengaruh lingkungan dapat membentuk perilaku kolektif, tetapi setiap individu tetap memiliki tanggung jawab untuk mempertimbangkan konsekuensi tindakannya. Masyarakat perlu membangun budaya kritik yang rasional, santun, dan tidak merendahkan martabat manusia. Sekolah perlu mengembangkan pendidikan karakter yang mengajarkan keberanian berpendapat sekaligus pengendalian emosi. Orang dewasa pun perlu memberikan keteladanan bahwa perbedaan politik tidak harus diwujudkan melalui tindakan yang mempermalukan atau merendahkan pihak lain. Foto boleh diturunkan, jabatan dapat berubah, dan dukungan politik dapat berganti. Namun, adab, tanggung jawab moral, dan penghormatan terhadap martabat manusia semestinya tetap dipertahankan. Sebab, kedewasaan seseorang bukan hanya terlihat dari keberaniannya menyatakan ketidaksetujuan, melainkan juga dari kemampuannya menjaga kehormatan ketika sedang berbeda pendapat. (*)