Dana Tak Pernah Cukup, Alasan Abadi Ketidakpedulian Oleh: Mohammad Medani Bahagianda *)

nataragung.id – Bandar Lampung – Tabik puun, sahabatku sekalian. Izinkanlah seorang punyimbang yang sudah lelah menyaksikan zaman ini bercerita di beranda. Kisah ini bukan tentang indahnya padi menguning, melainkan tentang keprihatinan yang menggerogoti sendi-sendi budaya kita.

Di negeri Sai Bumi Ruwa Jurai ini, ada cerita lama yang selalu berulang, sebuah alasan usang yang kerap terdengar ketika pelestarian adat diperbincangkan: dana tak pernah cukup. Duduklah dengan nyaman, karena cerita ini panjang dan sarat makna.

Aku masih ingat betul sore itu. Hujan rintik membasahi tanah di pekon kecil tempatku dibesarkan. Di balai adat yang mulai reyot, para tetua berkumpul. Mereka bukan sedang merayakan, melainkan meratapi nasib. Sebuah surat dari ibu kota provinsi baru saja tiba. Isinya penolakan bantuan perbaikan sesat adat yang sudah nyaris roboh. Tidak ada yang mengejutkan dari surat itu, alasannya terlalu umum untuk sebuah kekecewaan: "Tidak ada dana, mohon maklum."

Aku menatap wajah-wajah renta yang penuh keriput di sekitarku. Di mata mereka, aku membaca tanya yang tak pernah terjawab: mengapa budaya yang menjadi napas nenek moyang kita sering diabaikan begitu saja? Di mana letak cinta tanah air yang selama ini dikumandangkan di setiap upacara bendera? Apakah pelestarian adat benar-benar membutuhkan biaya sebesar itu, ataukah ada sesuatu yang lebih mendasar yang hilang dari para pemimpin kita?
Begitulah kiranya nasib adat Lampung akhir-akhir ini. Di sana-sini, kita mendengar pidato berapi-api tentang pentingnya melestarikan budaya. Para pejabat datang ke acara adat dengan mengenakan pakaian serba indah. Kamera berkilatan, pemberitaan pun ramai. Tetapi ketika ditanya langkah nyata setelah acara usai, jawabannya selalu sama, "Tidak ada dana, Pak." 
Selebrasi telah rampung, foto telah diambil, dan kemudian mereka kembali ke rutinitas yang tak pernah menyentuh persoalan sesungguhnya.

Saya teringat pada sebuah petuah lama yang sering disampaikan tetua kita dalam setiap musyawarah adat, "Nasibni bebai hedi, bebai tuah bulamban."
Artinya, nasib seseorang belum tentu; baik dia keturunan orang biasa maupun orang bangsawan. Begitu pula dengan nasib budaya kita. Takdirnya tidak ditentukan oleh gemerlapnya anggaran, melainkan oleh sejauh mana kita mau berusaha memuliakannya. Terkadang, sehelai kain tapis yang ditenun dengan penuh cinta lebih berharga dari pada sekantong uang yang hanya datang dari kas tanpa jiwa.

Ada semacam ironi manis di tanah Lampung ini. Di satu sisi, gelar Juluk-Adok masih diperebutkan sebagai simbol kehormatan. Keluarga-keluarga berlomba mengadakan upacara Begawi untuk memberi gelar kepada anak-anak mereka. Di sisi lain, makna sejati di balik gelar itu, tanggung jawab moral untuk menjaga adat, seperti kabut pagi yang sirna ditelan matahari. Apa gunanya gelar adat, jika pemiliknya lupa pada kewajibannya terhadap budaya yang melahirkannya?

Para pemimpin ramai-ramai mengenakan pakaian adat di hari Kamis, mengikuti instruksi gubernur yang baru saja dikeluarkan. Namun, apakah itu cukup? Ataukah hanya sekadar selebrasi belaka untuk menunjukkan keberpihakan yang sebatas kulit? Aku sering bertanya dalam hati, apakah seorang pemimpin yang hanya peduli pada simbol, benar-benar memahami Piil Pesenggiri yang menjadi falsafah hidup orang Lampung?

Kita semua tahu, Pesenggiri bukanlah tentang harga diri yang kosong, tetapi juga tentang konsistensi antara ucapan dan tindakan. Seseorang yang menyandang Pesenggiri sejati tidak akan pernah cukup hanya dengan pidato. Ia akan turun ke tanah, menyentuh rumput, dan ikut merasakan kepedihan rakyatnya.

Mari saya ajak sahabatku menyusuri sebuah pekon kecil di kaki Gunung Pesagi. Nama pekon itu mungkin tak pernah tertera di peta pariwisata mana pun. Jalannya berbatu, listrik kadang padam, dan air bersih adalah barang langka. Namun, di sanalah aku menemukan makna sejati dari pelestarian budaya.
Di sana, komunitas adat kita masih berjuang mempertahankan tradisi Cakak Pepadun dan upacara Begawi dengan sumber daya yang amat terbatas. Mereka tidak menunggu instruksi gubernur atau aliran dana dari kota. Mereka bergotong-royong, mengumpulkan bahan dari hutan sekitar, dan bahu-membahu memperbaiki sesat atau balai adat. Kayu-kayu ditebang dengan izin, diolah dengan tangan sendiri, dan didirikan dengan keringat bersama.

Dalam sebuah musyawarah adat yang berlangsung hingga larut malam di pekon itu, saya mendengar seorang penyimbang berkata dengan lantang, "Puakhi sekalian, seperti termasuk dalam pepatoh kham Lampung, ngeliak mata kecandang, ngekhilong pudak duakha."
Artinya, kita membangun dengan dana terbatas dan telah diputuskan bersama. Kita bekerja tidak boleh meniru-niru apa yang dikerjakan orang lain, karena akhirnya kita akan tercecer. Biaya habis tidak teratur, dan pekerjaan pun menjadi sia-sia. Beliau menambahkan dengan suara parau, bahwa dalam adat kita, kebersamaan lebih bernilai daripada materi. Ketika orang-orang bekerja berdampingan, jiwa mereka terikat menjadi satu.

Di situlah tampak jelas, bahwa semangat Sakai Sambayan, gotong-royong, jauh lebih bernilai daripada sekadar uang. Mereka membangun bukan dengan uang, tetapi dengan niat dan kemauan politik yang tulus, atau dalam kasus ini, kemauan kolektif yang tumbuh dari akar rumput. Mereka membuktikan bahwa anggaran besar bukanlah prasyarat mutlak untuk menjaga marwah adat. Yang dibutuhkan adalah kemauan dan kepemimpinan yang berpihak pada nilai-nilai budaya.

Apakah ini berarti uang tidak penting? Tentu tidak. Anggaran tetap dibutuhkan, tetapi bukan sebagai alasan utama untuk tidak bertindak. Yang menjadi persoalan adalah ketiadaan prioritas. Pemerintah provinsi seringkali berdalih dengan keterbatasan fiskal. Namun, bagaimana mungkin Sakai Sambayan yang diajarkan leluhur, sebuah konsep yang justru lahir dari keterbatasan, justru dilupakan oleh mereka yang memimpin?
Coba kita bandingkan, berapa banyak anggaran yang digelontorkan untuk acara seremonial yang gemerlap? Berapa banyak dana yang dipakai untuk studi banding yang tak jelas hasilnya? Bandingkan dengan biaya sederhana untuk melestarikan naskah kuno, atau memperbaiki rumah adat, atau membiayai pengajaran bahasa Lampung di sekolah-sekolah. Jumlahnya mungkin hanya sepersekian dari anggaran seremonial. Namun, alasan "tidak ada dana" tetap menjadi tameng yang paling nyaman.

Bukankah dalam setiap nasihat pernikahan adat yang disebut wawancan atau pepaccur, selalu disisipkan pesan tentang pentingnya Nemui Nyimah (keramahan) dan Nengah Nyappur (keterbukaan) dalam memimpin masyarakat? Ketika seorang mempelai dinasihati untuk bersikap terbuka dan ramah terhadap semua orang, itu sebenarnya adalah pesan kepemimpinan yang bersifat universal. Para pemimpin kita perlu mengingat kembali nasihat-nasihat yang mereka terima dalam upacara adat mereka sendiri.

Sahabatku, dalam perjalanan panjang menyusuri budaya Lampung, kita tak bisa mengelak dari pertanyaan yang sering muncul: apakah tradisi ini selaras dengan Islam? Sebagai umat Muslim yang mayoritas di tanah ini, kita wajib memastikan bahwa setiap amalan yang kita lestarikan tidak bertentangan dengan tuntunan syariat. Di sinilah keindahan adat Lampung terlihat. Bukan untuk berbangga, tetapi untuk menyadari bahwa adat dan agama bisa berjalan beriringan seperti dua sisi mata uang yang tak terpisahkan.

Saya masih ingat pesan seorang kyai tua di pesantren dekat tempat tinggalku. Beliau mengatakan, "Adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah."
Meskipun pepatah ini lebih dikenal di ranah Minang, intisarinya berlaku juga untuk kita orang Lampung. Selama adat tidak mengandung unsur syirik, tahayul, atau perbuatan yang diharamkan, maka ia bisa diterima dan bahkan menjadi perekat ukhuwah di antara kita.

Dalam prosesi adat Lampung, terutama dalam dua sistem besar Pepadun dan Saibatin, kita menemukan banyak nilai yang sejalan dengan Islam. Upacara Begawi, misalnya, dimulai dengan doa bersama yang dipimpin oleh tetua adat atau tokoh agama. Dalam pesta pernikahan adat, ada prosesi wawancan yang berisi nasihat-nasihat baik, termasuk nasihat tentang kejujuran, kesetiaan, dan tanggung jawab, nilai-nilai yang sangat dijunjung dalam ajaran Islam.

Falsafah Piil Pesenggiri yang terdiri dari lima pilar: Pesenggiri (harga diri), Juluk-Adok (gelar kehormatan), Nemui Nyimah (keramahan), Nengah Nyappur (keterbukaan), dan Sakai Sambayan (gotong-royong), adalah cerminan sempurna dari nilai-nilai Pancasila. 
Mari kita telaah satu per satu:

Pesenggiri mengajarkan kita tentang martabat. Dalam Islam, menjaga kehormatan diri adalah kewajiban. Rasulullah bersabda, "Seorang Muslim itu adalah saudara bagi Muslim lain, tidak boleh menzaliminya dan tidak boleh membiarkannya dizalimi." Menjaga Pesenggiri berarti menjaga diri agar tidak terjerumus dalam perbuatan hina, baik di mata masyarakat maupun di hadapan Allah.

Juluk-Adok atau gelar adat bukanlah untuk kesombongan. Dalam Islam, kemuliaan seseorang tidak diukur dari gelar atau jabatan, melainkan dari ketakwaannya. Namun, dalam konteks budaya Lampung, Juluk-Adok berfungsi sebagai pengingat akan tanggung jawab moral. Seseorang yang menyandang gelar adat diharapkan menjadi teladan bagi masyarakat. Ini sejalan dengan konsep khilafah dalam Islam, yaitu kepemimpinan yang bertanggung jawab.

Nemui Nyimah adalah keramahan dan saling memberi. Dalam Islam, sikap ramah dan dermawan adalah akhlak mulia. Sedekah tidak harus berupa harta; senyuman adalah sedekah. Nemui Nyimah mengajarkan kita untuk selalu terbuka tangan dalam membantu sesama, tanpa memandang status atau latar belakang.

Nengah Nyappur adalah keterbukaan dan bersosialisasi. Islam juga mengajarkan umatnya untuk hidup berjamaah, untuk saling mengenal, dan untuk bermusyawarah dalam setiap urusan. Nengah Nyappur adalah jiwa dari musyawarah, yang merupakan inti dari sila keempat Pancasila.

Dan Sakai Sambayan, gotong-royong, adalah implementasi nyata dari sila kelima Pancasila, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Bekerja bersama, berbagi beban, dan saling membantu adalah inti dari keadilan sosial. Bayangkan, jika pemerintah saja mengamalkan Sakai Sambayan dengan sungguh-sungguh, bukankah pelestarian budaya akan lebih mudah terwujud?

Kembali ke cerita awal kita. Pekon kecil itu akhirnya berhasil memperbaiki sesat adat mereka. Tanpa bantuan pemerintah, hanya dengan semangat gotong-royong. Saat peresmiannya, seorang tetua meneteskan air mata. Bukan karena bangunan itu megah, tetapi karena ia melihat kebersamaan yang nyaris punah mampu bangkit kembali. Namun, air mata itu juga mengandung tanya: jika rakyat kecil bisa berbuat banyak dengan keterbatasan, mengapa pemerintah dengan segala sumber daya yang dimilikinya seringkali berdalih?
Kritik ini bukan lahir dari kebencian, melainkan dari cinta yang mendalam. Cinta pada tanah kelahiran, pada warisan leluhur yang tak ternilai harganya. Sebagai generasi penerus, kita tidak bisa hanya diam melihat Sai Bumi Ruwa Jurai kehilangan jati dirinya. Kita tidak ingin anak cucu kita kelak hanya mengenal Lampung dari buku sejarah, atau dari cerita-cerita dongeng di malam hari.

Sahabatku, Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelestarian Adat Istiadat dan Seni Budaya Lampung sudah berusia enam tahun lebih, tetapi hingga kini implementasinya masih jauh dari harapan. Banyak amanat yang belum dilaksanakan. Ini menunjukkan bahwa pelestarian budaya belum menjadi prioritas pembangunan daerah. Di tengah gempuran modernisasi, adat istiadat Lampung terus tergerus. Anak-anak muda kita lebih hafal lagu-lagu asing daripada kakandungan atau pantun adat.
Kita mendengar keluhan dari berbagai kalangan. Bahasa Lampung, baik dialek Nyo maupun Api, semakin jarang digunakan, bahkan di rumah tangga. Pakaian adat hanya dipakai pada acara-acara seremonial tertentu. Dan bangunan-bangunan pemerintah, yang seharusnya menjadi ikon budaya, masih asing dengan ornamen khas Lampung. Tidak ada motif tapis, tidak ada ukiran kembang payung, tidak ada sentuhan yang mengingatkan bahwa ini adalah Bumi Ruwa Jurai.
Jika pemerintah sendiri belum memberi teladan, bagaimana mungkin masyarakat akan ikut melestarikan budaya Lampung? 
Ketika seorang pejabat lebih bangga memakai jas dan dasi daripada siger dan kain tapis, apa pesan yang disampaikan kepada generasi muda? Bahwa budaya kita tidak penting? Bahwa kita harus malu dengan identitas kita sendiri?

Marilah kita renungkan bersama, apa artinya kekayaan jika identitas kita hilang? Apa artinya pembangunan jika kita kehilangan akar budaya? Lampung bukan hanya nama yang tercatat dalam kartu identitas. Lampung adalah Pesenggiri, adalah Nemui Nyimah, adalah semangat yang mengalir dalam darah setiap anak Sai Bumi Ruwa Jurai.

Sudah saatnya kita semua, terutama para pemimpin di Provinsi Lampung, membuktikan bahwa kata-kata tidak hanya berhenti di bibir. Buktikan bahwa Pesenggiri bukan sekadar slogan, tetapi nafas kepemimpinan. Tunjukkan bahwa Anda mencintai budaya Lampung lebih dari sekadar foto di media sosial atau pidato di atas panggung.
Kita tidak meminta istana megah atau dana melimpah. Kita hanya meminta keteladanan dan kemauan politik yang tulus untuk menghidupkan kembali nilai-nilai luhur yang telah diajarkan oleh leluhur kita. Mulailah dengan hal-hal kecil: dengan menggunakan bahasa Lampung di rumah dan di kantor, dengan mengajarkan anak-anak kita tentang Piil Pesenggiri, dengan mendukung komunitas adat yang berjuang dengan keterbatasan, dengan memberikan ruang bagi budaya kita di setiap sudut kebijakan.
Dan untuk kita semua, mari kita sadari bahwa pelestarian budaya adalah tanggung jawab setiap orang, bukan hanya pemerintah. Kita bisa menjadi agen perubahan di lingkungan masing-masing. Kita bisa mengajarkan bahasa Lampung kepada anak-anak kita. Kita bisa memakai pakaian adat dengan bangga pada hari-hari tertentu. Kita bisa menjaga nilai-nilai Nemui Nyimah dan Sakai Sambayan dalam kehidupan sehari-hari.

Mari kita ingat selalu, bahwa Tuah Mejong di Ulas, nasib sejalan dengan tuntunan. Jika kita terus-menerus mengabaikan budaya, maka nasib buruk akan menimpa generasi mendatang. Namun, jika kita bersatu dan bergotong-royong, seperti semangat Sakai Sambayan, maka Sai Bumi Ruwa Jurai akan kembali jaya. Marwah adat kita akan kembali bersinar, bukan karena kemewahan, tetapi karena ketulusan.
Ingatlah, Pesenggiri bukan hanya tentang martabat pribadi, tetapi juga martabat bangsa. Jangan sampai alasan "dana tak pernah cukup" menjadi epitaf bagi budaya yang telah berusia ratusan tahun. Karena pada akhirnya, yang kita wariskan kepada anak cucu bukanlah jumlah uang di rekening, melainkan apakah mereka masih mengenal siapa diri mereka sebagai anak Sai Bumi Ruwa Jurai. Tabik puun.

*) Penulis Adalah Saibatin dari Kebandakhan Makhga Way Lima. Gelar Dalom Putekha Jaya Makhga, asal Sukamarga Gedungtataan, Pesawaran. Tinggal di Labuhan Ratu, Bandar Lampung.