Miliaran Rupiah untuk Influencer, Pers Gigit Jari. Oleh: Junaidi Ismail, S.H. | Ketua Umum Poros Wartawan Lampung

nataragung.id - Bandar Lampung - TEMUAN Indonesia Corruption Watch (ICW) mengenai alokasi anggaran belanja influencer pemerintah pusat senilai Rp14,69 miliar kepada PT Rans Animasi Indonesia milik Raffi Ahmad patut menjadi perhatian serius masyarakat.

Berdasarkan temuan ICW, anggaran tersebut berasal dari dua kementerian melalui delapan paket pengadaan selama periode 2024–2026. Rinciannya, sekitar Rp3,9 miliar dari lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi serta sekitar Rp10,8 miliar dari Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Bahkan, salah satu paket pengadaan disebut mengalokasikan Rp575,6 juta untuk satu kali penayangan Instagram Story. Angka yang tentu mengundang pertanyaan besar mengenai kewajaran harga, urgensi, dan manfaatnya bagi masyarakat.

Persoalannya bukan hanya pemerintah menggunakan jasa influencer. Di era digital, strategi komunikasi melalui media sosial memang diperlukan. Namun, apakah penggunaan uang rakyat hingga miliaran rupiah tersebut sudah melalui proses pengadaan yang kompetitif, transparan, dan benar-benar efisien?

Di sinilah pemerintah perlu memberikan penjelasan secara terbuka.

Selama ini, perusahaan pers resmi dituntut memenuhi ketentuan perundang-undangan, standar jurnalistik, kode etik, serta profesionalitas wartawan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Sementara itu, publikasi influencer memiliki karakter dan mekanisme pertanggungjawaban yang berbeda. Konten media sosial tidak otomatis tunduk pada seluruh standar dan mekanisme jurnalistik yang berlaku bagi perusahaan pers.

Lantas, mengapa pemerintah begitu mudah mengalokasikan anggaran miliaran rupiah untuk influencer, sementara perusahaan pers yang menjalankan fungsi kontrol sosial, edukasi, dan penyampaian informasi kepada masyarakat masih harus berjuang mendapatkan perhatian serta kemitraan yang proporsional?

Ini bukan soal mempertentangkan wartawan dengan influencer. Keduanya memiliki ruang masing-masing. Namun, pemerintah jangan sampai menciptakan ketimpangan dalam ekosistem komunikasi publik.

Jangan sampai media pers hanya dibutuhkan ketika pemerintah memerlukan pemberitaan, tetapi diabaikan ketika anggaran publikasi dibagikan.

ICW juga menyoroti spesifikasi pengadaan yang mencantumkan akun tertentu, urgensi penggunaan jasa influencer, potensi konflik kepentingan, serta belum terbukanya indikator keberhasilan kegiatan.

Hal tersebut perlu diperiksa secara objektif, terlebih Raffi Ahmad saat ini menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni.

Kondisi tersebut tidak otomatis membuktikan adanya pelanggaran hukum. Namun, aspek potensi konflik kepentingan dan kepatuhan terhadap ketentuan pengadaan barang dan jasa pemerintah wajib ditelaah secara menyeluruh.

Pemerintah harus mampu menjelaskan dasar penentuan harga, proses pemilihan penyedia, kontrak pekerjaan, hingga hasil yang diperoleh dari penggunaan anggaran tersebut.

Jangan sampai efisiensi anggaran hanya menjadi slogan, sementara belanja komunikasi publik bernilai miliaran rupiah tidak mendapatkan pengawasan yang memadai.

Demi menjaga kehormatan lembaga negara dan kepercayaan masyarakat, temuan ICW ini harus ditindaklanjuti oleh lembaga pengawasan yang berwenang.

ICW patut didukung dalam menjalankan fungsi kontrol terhadap penggunaan uang negara. Jika pengadaan tersebut telah sesuai aturan, pemerintah harus membuktikannya melalui keterbukaan dokumen dan pertanggungjawaban yang jelas. Sebaliknya, jika ditemukan penyimpangan, harus ada tindakan sesuai hukum.

Tentu, temuan ini bukan bukti bahwa Raffi Ahmad ataupun PT Rans Animasi Indonesia melakukan tindak pidana korupsi. Asas praduga tak bersalah harus tetap dihormati.

Namun, satu hal yang tidak boleh dilupakan yaitu uang APBN adalah uang rakyat. Penggunaannya harus mengutamakan kepentingan masyarakat, bukan hanya popularitas.

Pemerintah juga harus memberikan ruang yang adil bagi perusahaan pers profesional agar kemitraan publikasi tidak hanya berorientasi pada jumlah pengikut media sosial, tetapi juga mempertimbangkan kualitas informasi, tanggung jawab jurnalistik, dan kepentingan masyarakat.

Pers harus bermartabat, anggaran negara harus transparan, dan setiap rupiah uang rakyat wajib dipertanggungjawabkan. (*)

Bandar Lampung, 11 November 2026