Demokrasi Butuh Kritik, Bukan Kekerasan dan Makar. Oleh: Junaidi Ismail, S.H. | Ketua Umum Poros Wartawan Lampung

nataragung.id - Bandar Lampung - KEBEBASAN menyampaikan pendapat di muka umum merupakan bagian penting dari kehidupan demokrasi. Karena itu, aspirasi mahasiswa yang disampaikan melalui aksi demonstrasi harus dihormati dan dilindungi sepanjang dilakukan secara damai, tertib, serta sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Namun, ada satu hal yang tidak boleh diabaikan. Gerakan mahasiswa dengan tujuan mulia jangan sampai dimanfaatkan atau ditunggangi oleh pihak-pihak yang memiliki agenda tersembunyi, apalagi jika diarahkan untuk melakukan tindakan anarkis, menghasut kekerasan, atau bahkan makar terhadap pemerintahan yang sah.

Menjelang peringatan Hari Pahlawan 10 November 2026, rencana aksi #PulihkanIndonesia yang digagas Badan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Aisyiyah (BEM PTMA) Indonesia menjadi perhatian publik. Aksi yang direncanakan berlangsung di kawasan Tugu Tani, Jakarta Pusat, dengan estimasi sekitar 500 peserta tersebut merupakan bentuk penyampaian kritik mahasiswa terhadap sejumlah persoalan bangsa.

Mulai dari krisis ekologis, pemberantasan korupsi dan kolusi, pemenuhan hak dasar masyarakat, penegakan hukum tanpa pandang bulu, hingga pengembalian supremasi hukum yang berkeadilan.

Pada dasarnya, tuntutan mengenai persoalan tersebut merupakan bagian dari dinamika demokrasi. Pemerintah tidak perlu alergi terhadap kritik. Sebaliknya, kritik yang disampaikan secara terbuka seharusnya menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki kebijakan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan negara.

Mahasiswa memiliki sejarah panjang dalam perjalanan bangsa. Peran generasi muda dalam mengawal perubahan sosial dan demokrasi tidak dapat dipisahkan dari sejarah Indonesia. Karena itu, menyampaikan aspirasi secara kritis bukanlah tindakan yang harus dicurigai, apalagi dianggap sebagai ancaman terhadap negara.

Tetapi, demokrasi juga memiliki batas konstitusional.

Kebebasan berpendapat tidak boleh dijadikan pembenaran untuk melakukan kekerasan, merusak fasilitas umum, menyerang aparat, menyebarkan provokasi, ataupun memaksakan kehendak dengan cara-cara yang melanggar hukum.

Kita tentu tidak menginginkan aksi yang awalnya membawa semangat memperjuangkan kepentingan rakyat justru berubah menjadi kerusuhan akibat ulah segelintir orang yang tidak bertanggung jawab.

Lebih jauh, perlu diwaspadai kemungkinan adanya pihak-pihak yang mencoba memanfaatkan momentum demonstrasi untuk menyusupkan agenda di luar kepentingan mahasiswa dan masyarakat. Namun, kewaspadaan tersebut harus didasarkan pada indikasi dan bukti yang jelas, bukan prasangka atau tuduhan sepihak.

Jangan sampai mahasiswa yang menyampaikan kritik secara damai justru dicap sebagai kelompok pembuat kekacauan. Sebaliknya, apabila ditemukan pihak yang terbukti melakukan tindak pidana, proses hukum harus berjalan secara profesional, transparan, dan tidak tebang pilih.

Aparat keamanan juga harus mengedepankan pendekatan persuasif dan humanis. Tugas negara bukan membungkam suara kritis masyarakat, melainkan menjamin hak konstitusional warga negara sekaligus menjaga keamanan dan ketertiban umum.

Di sisi lain, para koordinator aksi dan organisasi mahasiswa perlu memastikan bahwa gerakan mereka tetap berada dalam koridor perjuangan demokratis. Jangan memberikan ruang bagi provokasi, tindakan anarkis, maupun kepentingan kelompok yang ingin memecah belah persatuan bangsa.

Momentum Hari Pahlawan seharusnya menjadi pengingat bahwa kemerdekaan Indonesia diperjuangkan dengan pengorbanan besar. Para pahlawan berjuang untuk melahirkan bangsa yang merdeka, berdaulat, bersatu, dan berkeadilan, bukan untuk mewariskan konflik dan perpecahan.

Karena itu, seluruh elemen masyarakat harus bersama-sama menjaga kehormatan demokrasi dan kewibawaan negara. Kritik harus tetap hidup, aspirasi rakyat harus didengar, dan pemerintah harus terbuka terhadap evaluasi.

Namun, tindakan kekerasan, perusakan, serta upaya makar yang terbukti melanggar hukum tidak boleh ditoleransi.

NKRI adalah rumah bersama. Demokrasi harus menjadi ruang untuk memperjuangkan perbaikan bangsa, bukan kendaraan bagi siapa pun yang ingin merusak persatuan dan keutuhan Indonesia.

Salam kebangsaan. (*)

Bandar Lampung, 10 November 2026