Mereka Habiskan Dana untuk Panggung, Bukan untuk Akar. Adat terlantar di Bawah Panggung. Oleh: Mohammad Medani Bahagianda *)

nataragung.id – Bandar Lampung – Tabik puun, para penyimbang adat, anak cucu Sai Bumi Ruwa Jurai, serta saudara-saudari yang saya hormati.
Di sebuah kampung di kaki Gunung Pesagi, hiduplah seorang tetua adat bernama Sutan Batin Nengah. Beliau adalah penyimbang dari marga Anak Tuha, keturunan keempat yang masih setia memegang amanat leluhur. Rumah panggungnya yang sederhana selalu terbuka bagi siapa saja yang datang mencari petuah. Namun akhir-akhir ini, Sutan Batin Nengah sering termenung sendirian di beranda, menatap ke arah lapangan kampung yang beberapa pekan lalu masih dipenuhi panggung megah.
Panggung itu dibangun untuk perayaan adat tahunan. Pemerintah daerah mengucurkan dana yang tidak sedikit. Cahaya lampu warna-warni menyala terang sepanjang malam. Rombongan seniman dan pekerja panggung datang dari kota. Para pejabat hadir dengan pakaian adat lengkap, berpidato dengan semangat membara tentang pelestarian budaya Lampung. Musik dan tarian memecah kesunyian kampung selama dua hari dua malam. Semua orang gembira. Semua orang bertepuk tangan. Sutan Batin Nengah pun turut tersenyum, karena kampungnya merasa diperhatikan.
Tetapi beberapa minggu kemudian, ketika panggung sudah dibongkar dan rombongan pejabat sudah kembali ke kota, Sutan Batin Nengah menyusuri kampungnya. Ia melihat anak-anak di kampung itu masih tidak bisa menulis aksara Lampung. Ia mendapati guru-guru di sekolah dasar tidak pernah mendapat pelatihan muatan lokal. Ia menemukan naskah-naskah kuno peninggalan leluhur tersimpan rapuh di dalam peti kayu, lapuk dimakan rayap, tidak pernah disentuh program pelestarian. 
Anak-anak muda tidak bisa melantunkan pantun adat, tidak memahami falsafah Piil Pesenggiri, tidak mengenal sejarah Sai Bumi Ruwa Jurai.

Sutan Batin Nengah menggeleng-gelengkan kepala. "Mereka habiskan dana besar untuk panggung," gumamnya lirih, "tetapi tidak pernah menyentuh akar." Hatinya perih. Ribuan bahkan jutaan rupiah dihabiskan untuk panggung festival dan acara seremonial yang hanya berlangsung dua hari. Tetapi untuk pendidikan budaya di sekolah, pelatihan guru, dan penyelamatan naskah kuno, tidak pernah tersisa. Panggung dibangun tinggi menjulang, tetapi akar adat tetap kering di bawah tanah.

Mari kita bandingkan dengan jujur, saudara-saudari. Ini bukan rahasia lagi. Setiap tahun, Pemerintah Provinsi Lampung menggelontorkan dana besar untuk festival budaya dan acara seremonial. Ada festival Krakatau, festival gitar Lampung, festival pantai, dan puluhan even lainnya. Setiap even membutuhkan panggung, sound system, dekorasi, konsumsi, honorarium untuk seniman, dan biaya perjalanan dinas para pejabat. Jumlahnya bisa mencapai miliaran rupiah hanya dalam satu tahun anggaran.
Tetapi, coba tanyakan ke Dinas Pendidikan. Berapa anggaran untuk pelatihan guru muatan lokal? Berapa anggaran untuk penyusunan kurikulum berbasis adat? Berapa anggaran untuk revitalisasi naskah kuno yang berserakan di rumah-rumah adat? Jawabannya, saudara-saudari, sering kali nol atau hanya sepersekian kecil dibanding anggaran seremonial.

Saya pernah mendengar sendiri dari seorang kepala sekolah di Lampung Barat. Beliau mengeluh karena tidak ada dana untuk mengundang pakar aksara Lampung mengajar di sekolahnya. Anggaran operasional sekolah sudah habis untuk kebutuhan dasar. Sementara itu, di kota, jutaan rupiah dihabiskan untuk sewa panggung yang hanya dipakai dua malam. "Dana untuk panggung lebih besar daripada dana untuk akar," kata kepala sekolah itu getir.

Inilah yang membuat kita geram. Pemerintah begitu royal untuk acara seremonial yang hanya sekadar menunjukkan keberpihakan, tetapi pelit untuk program-program yang benar-benar membangun fondasi budaya. Mereka menikmati sorak sorai di atas panggung, tetapi mengabaikan heningnya ruang kelas yang kekurangan guru muatan lokal. Mereka berfoto dengan senyum di depan lensa kamera, tetapi membiarkan naskah-naskah kuno lapuk di sudut-sudut kampung. Mereka menyebutnya pelestarian budaya, padahal itu hanya pertunjukan.
Dalam falsafah orang Lampung, ada nilai yang sangat penting bernama Pesenggiri, harga diri dan kehormatan. Seseorang yang memiliki Pesenggiri akan malu jika perbuatannya tidak sesuai dengan perkataannya. Ia akan menjaga martabatnya, tidak hanya di depan orang banyak, tetapi juga dalam setiap tindakan yang tidak terlihat. Ia akan memastikan bahwa apa yang ia katakan di atas panggung, ia wujudkan di bawah panggung.
Nilai ini, jika diterapkan dalam pemerintahan, berarti pemerintah harus memiliki malu jika mengeluarkan janji besar tetapi tidak menepatinya. Jika pemerintah berjanji melestarikan budaya, maka yang harus dilakukan adalah mengalokasikan anggaran untuk pelestarian budaya secara nyata, bukan sekadar untuk seremonial. Kegiatan seremonial memang penting untuk merayakan dan memperkenalkan budaya, tetapi harus diimbangi dengan investasi jangka panjang pada pendidikan dan pemeliharaan warisan budaya.
Selanjutnya ada nilai Sakai Sambayan, gotong-royong dan tolong-menolong. Dalam adat Lampung, Sakai Sambayan berarti ketika ada pekerjaan besar, semua orang bahu-membahu mengerjakannya. Tidak ada yang saling melempar tanggung jawab. Pemerintah dan masyarakat seharusnya bergotong-royong untuk melestarikan budaya. Pemerintah menyediakan anggaran yang cukup, masyarakat menyediakan tenaga dan semangat. Tetapi saat ini, pemerintah seperti hanya ingin bergotong-royong di atas panggung, lalu setelah panggung bubar, semua kembali sendiri-sendiri. Rakyat dibiarkan merawat akar budaya sendirian, tanpa dukungan.
Nilai Nemui Nyimah, keramahan dan saling memberi, juga terabaikan. Pemerintah yang baik seharusnya memberi kepada rakyatnya, terutama dalam hal pendidikan dan pelestarian budaya. Dana yang besar seharusnya "diberi" untuk program pelestarian yang berkelanjutan, bukan dihabiskan untuk panggung yang menjadi konsumsi sesaat.

Memberi yang terbaik untuk rakyat adalah inti dari Nemui Nyimah, dan pemberian yang terbaik adalah yang bertahan lama, bukan yang berlalu dalam hitungan hari.
Dan Nengah Nyappur, keterbukaan dan bersosialisasi, mengajarkan bahwa pemerintah harus terbuka tentang penggunaan anggaran. Rakyat berhak tahu ke mana perginya uang negara. Berapa banyak untuk panggung? Berapa banyak untuk pelatihan guru? Berapa banyak untuk revitalisasi naskah kuno? Keterbukaan ini akan memungkinkan rakyat menilai apakah prioritas anggaran sudah tepat atau belum.

Dalam tradisi lisan dan beberapa tulisan kuno masyarakat Lampung, terdapat ajaran yang sangat tegas tentang pentingnya menjaga amanah dan menggunakan harta dengan bijak. Dalam Kitab Kuntara Raja Niti, ada petuah yang kurang lebih berbunyi: "Depati ni mak gham mak pandai ngemik, ulah gham mak pandai ngejanji. Sai pandai ngemik, tiyuh kik pesenggiri. Sai pandai ngejanji, tiyuh kik gham."
Maknanya, seseorang yang diberikan kepercayaan dan wewenang (depati) tidak boleh hanya pandai berjanji tanpa perbuatan. Mereka yang pandai berjanji tetapi tidak pandai melaksanakan akan kehilangan kepercayaan dan kehormatan di mata masyarakat. Ini bukan sekadar nasihat biasa, ini adalah pedoman moral yang sangat dalam.

Apa hubungannya dengan anggaran panggung? Sangat jelas. Pemerintah yang berjanji untuk melestarikan budaya, tetapi hanya mengalokasikan dana untuk seremonial tanpa menyentuh akar masalah, adalah pemerintah yang pandai berjanji tetapi tidak pandai melaksanakan. Mereka kehilangan Pesenggiri di hadapan masyarakat adat. Mereka mengingkari amanah yang diberikan oleh rakyat.

Dalam ajaran Islam, hal ini juga sangat ditekankan. Allah SWT berfirman dalam Surah Al-Maidah ayat 8: "Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa."

Adil dalam menggunakan harta negara berarti mengalokasikan dana secara proporsional, tidak memprioritaskan hal yang hanya bersifat sementara sementara mengabaikan hal yang sangat fundamental.
Keadilan dalam anggaran adalah bagian dari keadilan sosial. Ketika pemerintah menghabiskan dana besar untuk panggung dan seremonial, tetapi mengabaikan pendidikan budaya dan penyelamatan naskah kuno, maka mereka tidak berlaku adil. Mereka berlaku zalim terhadap masa depan budaya Lampung. Mereka mengorbankan warisan adat demi popularitas sesaat.

Saya ingin mengajak saudara-saudari membayangkan sebuah perbandingan sederhana. Di satu sisi, ada panggung megah yang dibangun dengan biaya ratusan juta rupiah, digunakan untuk festival budaya selama dua malam, lalu dibongkar. Setelah itu, tidak ada bekas. Tidak ada perubahan berarti dalam kehidupan masyarakat adat.
Di sisi lain, dengan dana yang sama, pemerintah bisa:
* Mengadakan pelatihan intensif untuk seratus guru muatan lokal selama satu tahun,
* Membeli dan merawat puluhan naskah kuno dengan teknik konservasi modern,
* Menyusun kurikulum pendidikan berbasis adat untuk seluruh sekolah dasar di Lampung,
* Mengadakan program regenerasi penyimbang dan pelatihan adat bagi generasi muda,
* Menerbitkan buku-buku cerita rakyat dan aksara Lampung untuk pelajar.

Manakah yang lebih bermanfaat? Manakah yang lebih berkelanjutan? Manakah yang benar-benar melestarikan budaya?

Jawabannya, saudara-saudari, tentu yang kedua.
Tetapi pilihan kedua itu tidak pernah dilakukan. Mengapa? Karena acara seremonial memberi kepuasan instan. Pejabat bisa berfoto dan tampak peduli. Media bisa memberitakan. Publik bisa melihat. Sedangkan pelatihan guru, penyelamatan naskah, dan pendidikan budaya adalah pekerjaan sunyi yang hasilnya baru terlihat bertahun-tahun kemudian. Tidak ada foto yang instan. Tidak ada pidato yang heroik. Tidak ada applause yang menggema.
Namun justru pekerjaan sunyi inilah yang sesungguhnya menyelamatkan akar budaya. Saya ingat perkataan seorang penyimbang tua di Liwa: "Membangun panggung itu mudah, tetapi membangun generasi yang paham adat itu sulit. Mereka memilih yang mudah, bukan yang benar." Kata-kata itu terus terngiang di telinga saya. Ia benar. Mereka memilih yang mudah demi pencitraan, bukan yang benar demi keberlangsungan adat.

Ketika masyarakat adat mengeluhkan ketiadaan program pelestarian, pemerintah sering menjawab dengan alasan klise: "Tidak ada dana." Tetapi kita sudah melihat bahwa sebenarnya dana tersedia, hanya saja dana itu dihabiskan untuk hal-hal yang berbeda. Dana ada untuk panggung festival, untuk acara seremonial, untuk perjalanan dinas, untuk dekorasi, dan untuk segala hal yang bersifat pencitraan. Dana tidak ada untuk pelatihan guru, untuk revitalisasi naskah kuno, untuk pendidikan budaya, dan untuk hal-hal yang sunyi.
Ini bukan masalah tidak ada dana. Ini masalah prioritas yang salah. Ini masalah niat yang tidak tulus. Jika pemerintah benar-benar ingin melestarikan budaya Lampung, maka dana akan selalu bisa dicari. Anggaran bisa direalokasi. Program bisa disusun. Tetapi jika pemerintah hanya ingin menunjukkan keberpihakan secara simbolis, maka yang dihabiskan adalah dana untuk panggung dan seremonial.
Saya tidak berbicara tanpa dasar. Mari kita ingat, Lampung memiliki Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang mencapai triliunan rupiah setiap tahun. Sebagian dari anggaran itu seharusnya dialokasikan untuk kebudayaan, sesuai amanat undang-undang dan juga sesuai dengan kewajiban moral pemerintah. Namun di lapangan, yang kita lihat adalah ketimpangan yang mencolok.

Anggaran kebudayaan sering terfokus pada even-even seremonial, bukan pada program-program substantif yang membangun fondasi budaya secara berkelanjutan.
Dalam Islam, penggunaan harta diatur dengan sangat tegas. Harta adalah titipan Allah yang harus digunakan untuk kemaslahatan.

Allah berfirman dalam Surah Al-Isra ayat 26-27: "Dan berikanlah kepada kerabatmu, orang miskin, dan orang yang sedang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros itu adalah saudara setan."

Menghabiskan dana besar untuk panggung dan seremonial yang tidak berkelanjutan, sementara mengabaikan pendidikan budaya yang fundamental, adalah bentuk pemborosan. Ini adalah perbuatan yang dilarang dalam Islam. Harta negara adalah amanah yang harus digunakan secara adil dan bijak, untuk kepentingan rakyat, termasuk untuk pelestarian budaya.
Nilai Pancasila juga dilanggar. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menuntut agar pembangunan dan anggaran negara digunakan secara adil untuk seluruh rakyat, termasuk masyarakat adat di Lampung. Keadilan berarti tidak hanya memberikan perhatian seremonial yang bersifat sementara, tetapi juga memberikan perhatian substantif yang berkelanjutan.

Masyarakat adat berhak mendapatkan alokasi anggaran yang memadai untuk pendidikan budaya, pelestarian naskah, dan pengembangan tenaga pendidik adat.
Keadilan juga berarti transparansi.

Rakyat berhak mengetahui berapa banyak anggaran yang dihabiskan untuk panggung dan festival, serta berapa banyak yang dihabiskan untuk pendidikan budaya dan revitalisasi naskah kuno. Tanpa transparansi, sulit bagi rakyat untuk menilai dan mengawasi. Padahal partisipasi masyarakat adalah salah satu pilar demokrasi dan juga nilai penting dalam adat Lampung yang mengajarkan Nengah Nyappur, keterbukaan.
Kepada generasi muda Lampung yang menjadi harapan masa depan, saya ingin menyampaikan pesan ini dengan setulus hati. Jangan biarkan budaya kita hanya menjadi tontonan di atas panggung. Jadikan budaya sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Belajarlah aksara Lampung. Pelajarilah adat istiadat. Tanyakan kepada orang tua dan tetua tentang sejarah dan falsafah Sai Bumi Ruwa Jurai. Jika generasi muda tidak peduli, maka budaya kita akan mati, bukan karena tidak ada panggung, tetapi karena tidak ada akar.

Dan kepada para pemimpin, saya berpesan: sadarlah bahwa amanah bukanlah sekadar pidato dan foto. Amanah adalah tanggung jawab yang akan dipertanggungjawabkan, baik di hadapan manusia maupun di hadapan Allah. Kembalikan prioritas anggaran ke jalur yang benar. Kurangi dana seremonial yang besar, dan alokasikan untuk pelatihan guru muatan lokal. Selamatkan naskah-naskah kuno yang merupakan warisan leluhur. Bangun sekolah-sekolah adat di kampung-kampung. Berikan dukungan bagi para penyimbang untuk meneruskan tradisi lisan kepada generasi muda.

Kami, masyarakat adat Lampung, tidak meminta panggung yang megah. Kami meminta aksara yang diajarkan di sekolah. Kami meminta cerita rakyat yang diceritakan kembali. Kami meminta naskah kuno yang dirawat dan dipelajari. Kami meminta guru-guru yang paham adat. Kami meminta generasi muda yang bangga dengan budayanya. Itulah akar yang sebenarnya. Tanpa akar yang kuat, pohon sekokoh apapun akan tumbang diterpa angin.
Kami sadar bahwa memelihara akar budaya adalah pekerjaan panjang dan sunyi. Tidak ada keramaian. Tidak ada sorak sorai. Tidak ada foto di media sosial. Tetapi pekerjaan inilah yang sejatinya melestarikan budaya Lampung. Tanpa akar, panggung hanyalah dekorasi kosong. Dan tanpa akar, budaya kita akan hilang ditelan zaman, meninggalkan kenangan pahit tentang janji-janji manis yang tidak pernah terwujud. Marilah kita bangun akar yang kuat. 
Marilah kita jaga warisan leluhur. Dan marilah kita tuntut agar pemerintah menggunakan anggaran untuk kepentingan rakyat, bukan hanya untuk kepentingan pencitraan di atas panggung.
Tabik puun.

*) Penulis Adalah Saibatin dari Kebandakhan Makhga Way Lima. Gelar Dalom Putekha Jaya Makhga, asal Sukamarga Gedungtataan, Pesawaran. Tinggal di Labuhan Ratu, Bandar Lampung.