Stok BBM Hampir Habis: Pemprov Lampung Sudah Jujur. Catatan lepas Gunawan Handoko

Pengamat kebijakan publik PUSKAP (Pusat Kajian Etika Politik dan Pemerintahan) Lampung.

nataragung.id - Bandar Lampung - MARI kita bicara apa adanya, tanpa bahasa birokrasi. Jatah BBM subsidi Lampung mau habis. Data dari Pertamina Patra Niaga menyebut: Solar/Biosolar habis pada 24 November 2026, dan Pertalite habis pada 18 Desember 2026. Data hasil sidak DPR RI bahkan lebih cepat: Solar habis 21 November, dan Pertalite 9 Desember. Tahun ini, bukan tahun depan.  

Kenapa bisa jebol? Jawabnya, karena sekarang banyak yang berpindah ke BBM subsidi. Dulu yang pakai mobil bagus dan mahal merasa gengsi pakai Pertalite. Sekarang, setelah selisih Rp.4.000 per liter dengan Pertamax, rasa gengsi itu hilang. Pemakai naik hingga 26 persen. Wajar. Yang tidak wajar adalah mereka yang bermain serong. Di pintu gerbang SPBU dipasang tulisan besar: “Maaf, Solar Habis.” Tapi dibelakang, ada truk-truk tertutup terpal yang diam-diam merayap tengah malam mengisi solar. YLPK Perari sudah menyebut nama SPBU-nya, dan Pemprov Lampung sudah menegur 91 SPBU. Tapi hanya sebatas menegur, karena kewenangan menutup SPBU bukan ditangan Gubernur, tapi KPP Migas. Akibatnya? Antrean bukan hanya 1 jam, tapi sampai 15 jam. Bahkan Kadin Lampung bilang ada sopir truk yang antre sampai 24 jam. Ini bukan antre BBM lagi, tapi numpang menginap. Kasihan.

Ditengah masalah ini, kita harus adil dalam memberi nilai. Pemerintah Provinsi Lampung tidak nutup-nutupi, tidak bermain drama dengan bilang: “stok aman dan terkendali”, padahal di lapangan orang sudah tidur di SPBU. Pemprov Lampung memilih jujur, terbuka dan gentlemen, langsung sampaikan prediksi habisnya. Gubernur Yai Mirza melakukan inspeksi mendadak (Sidak) ke beberapa SPBU bersama anggota DPR RI, Putri Zulkifli Hasan pada Jumat, 9 Oktober 2026. Lalu, langsung bersurat resmi ke Pusat minta tambahan kuota Solar sebanyak 120.384 KL dan Pertalite sebanyak 72.391 KL. Ini sikap yang benar dan ksatria. Jujur itu memang pahit dan kadang menyakitkan, karena pasti ada yang komentar: “Pemprov tidak becus jaga stok.” Tapi lebih baik jujur di awal, daripada dibohongi manis, tapi tiba-tiba kehabisan BBM di jalan dan semua SPBU kosong. Jadi, 50 persen pekerjaan sudah diselesaikan Pemprov Lampung dengan jujur. Sekarang 50 persen sisanya ada di Pusat. Tapi rakyat perlu tahu bahwa rantai komando BBM itu berliku-liku seperti jalan menuju Liwa.

Ada 4 pintu yang mesti dilewati. Pintu pertama, Menteri ESDM sebagai pemegang kunci gudang dan menetapkan kuota nasional. Tanpa tandatangan Menteri, kuota tidak bisa tambah satu liter pun. Pintu kedua, BPH Migas sebagai Satpam gudang yang membagi jatah nasional ke 38 provinsi, dan dia satu-satunya yang berhak mencabut izin SPBU nakal itu. Pintu ketiga, Menteri Keuangan dan Komisi XII DPR RI. BBM subsidi dibayar pakai APBN. Kalau kuota ditambah, negara harus menambah utang ke Pertamina. Ini harus disetujui Menteri Keuangan dan Komisi XII DPR RI. Pintu keempat Pertamina Patra Niaga, sebagai tukang angkut dan tukang jual. Jadi surat dari Gubernur Lampung harus melewati 4 pintu yang berliku ini. Dari Menteri ESDM, ke Menteri Keuangan, ke DPR, baru ke Pertamina dan BPH Migas, baru solar mengalir ke SPBU. Dengan rantai sepanjang itu, dan dengan kondisi APBN di akhir tahun yang sudah tipis, jangan terlalu berharap usulan tambahan kuota akan dikabulkan 100 persen.

Satu pintu saja bilang “anggaran tidak ada”, maka gugur. Satu pintu saja bilang “kuota nasional sudah mepet”, maka gugur. Maka, disinilah kita menuntut kejujuran dari Pusat. Jujur berapa dan kapan realisasinya. Jika terpaksa tidak bisa terpenuhi, jujur sejak jauh hari dan beri alasannya. Rakyat Lampung itu dewasa, bisa mengerti dan memahami.

Yang tidak bisa kami mengerti adalah digantung tanpa kepastian. Menggantung harapan rakyat itu lebih kejam daripada menolaknya. 
Tambal dulu ember yang bocor  
Kalau harapan ke Pusat tipis dan jalurnya panjang, maka kita di Lampung jangan hanya duduk menunggu. Kita harus selamatkan dulu kuota yang ada. Tambahan kuota itu seperti menambah air ke ember yang bocor. Kalau bocornya tidak ditambal dulu, sebanyak apapun air dari Jakarta akan habis sebelum akhir tahun. Maka tutup keran kebocoran sekarang. 91 SPBU yang ditegur Gubernur Lampung itu harus ditindak. Kepala BPH Migas harus turun ke Lampung. Cabut izin 3 atau 4 SPBU nakal, sebagai shock therapy.

Satu SPBU nakal yang ditutup bisa menyelamatkan jatah untuk 1.000 sopir yang jujur. Ini lebih cepat daripada menunggu tambahan kuota dari Pusat. Strategi lain, buat skema prioritas. Kalau solar memang akan habis pada 24 November 2026, Pemprov Lampung harus berani tegas: Solar subsidi hanya untuk angkutan sembako, angkutan umum, nelayan dan petani. Truk perusahaan tambang, truk sawit perusahaan besar, mobil mewah, stop dulu pakai solar subsidi. Suruh pakai Dexilite supaya jatah tipis bisa cukup sampai Natal dan Tahun Baru.
Maka, rakyat Lampung itu butuh kepastian, apakah tambahan kuota itu bisa cair pada awal bulan November, supaya sopir truk bisa mengatur jadwal kirim barang. Supaya PO Bus bisa mengatur jadwal Nataru. Dan kalau terpaksa tidak bisa dipenuhi semuanya, jujur juga sejak jauh-jauh hari, jangan mendadak. Kalau memang stok nasional sudah tipis, ya katakan sekarang. Pemerintah Pusat harus ingat bahwa yang menunggu jawaban itu bukan hanya Gubernur, tapi jutaan rakyat Lampung yang setiap hari membutuhkan BBM untuk hidup.  

Kalau Pusat menganggap ini hanya angka di Excel, itu salah besar. Dampaknya adalah terganggunya perayaan Natal dan Tahun Baru. Bagi masyarakat Indonesia, akhir tahun bukan bulan biasa. Bulan Desember musimnya orang pulang kampung, jalan-jalan menikmati liburan ke luar kota. Kalau solar sampai habis di akhir tahun, maka logistik dari Jawa menuju Sumatera bisa lumpuh, karena semua kendaraan lewat Lampung. Sudah dipastikan harga ayam, cabai, telor di pasar bakal naik. Transportasi mati, bus AKAP tidak berani jalan. Anak rantau yang mau pulang ke Sumatera tertahan, kecuali yang mampu membeli tiket pesawat. Maka pemerintah dituntut menciptakan suasana aman dan nyaman saat perayaan Nataru nanti. Jangan sampai ada yang berantem di SPBU karena rebutan solar. Polisi yang seharusnya fokus mengamankan perayaan Nataru, malah harus menjaga SPBU. Kita semua tentu berharap semoga krisis BBM segera berakhir.  (*)