Seruput Kopi: Dua Kali Janji di Debat, Sekali Lupa Setelah Dilantik. Janji Pemekaran Bandar Negara yang Ditagih Warga 5 Kecamatan

NATAR • 17 Nov 2026 05:25 • Redaksi NATARAGUNG.ID • 5 kali dibaca
Seruput Kopi: Dua Kali Janji di Debat, Sekali Lupa Setelah Dilantik. Janji Pemekaran Bandar Negara yang Ditagih Warga 5 Kecamatan

Analis Berita: Janji Debat Bukan Dagangan Kampanye, Egi-Syaiful Ditagih Utang Politik Pemekaran Bandar Negara.
Oleh SyahidanMh 
Pemimpin Redaksi Majalah dan Portal Berita Natar Agung.

nataragung.id - Lampung Selatan - Dalam politik, janji bukan sekadar kata-kata. Janji adalah kontrak moral antara calon pemimpin dan rakyat yang memilihnya.

Dan dalam Pilkada Bupati Lampung Selatan 2024, kontrak moral itu diucapkan secara terbuka, di forum resmi negara, di hadapan KPU, dan disiarkan langsung ke publik.

Pasangan yang mengucapkannya adalah Nomor Urut 02, Radityo Egi Pratama - M. Syaiful Anwar. Lawannya adalah Nomor Urut 01, Nanang Ermanto - Antoni Imam.

Isu yang dijanjikan adalah pemekaran Calon Daerah Otonomi Baru (CDOB) Natar Agung, yang kini telah disepakati bernama CDOB Bandar Negara.

Analisa ini membedah janji itu, menelusuri bukti rekam jejaknya, menguji dengan dasar hukum, dan mempertanyakan mengapa setelah berkuasa, janji itu terkesan dilupakan.

_BUKTI JANJI - TEREKAM, DISIARKAN LIVE, TIDAK BISA DIHAPUS_

Janji Pertama - Debat Putaran ke-2

Debat digelar KPU Lampung Selatan pada Jumat, 25 Oktober 2024 pukul 20.00 WIB di Hotel Radin Inten, Branti, dengan tema Pelayanan Masyarakat dan Isu-isu Permasalahan Daerah.

Sebagaimana dilansir nataragung.id dalam berita berjudul _“Egi-Syaiful Tebar Janji Untuk Memekarkan Calon DOB Natar Agung. Nanang-Antoni: Kami Sudah Anggarkan”_, Calon Wakil Bupati M. Syaiful Anwar berkata:

_“Kami berjanji akan terus memperjuangkan Pemekaran DOB Natar Agung. Sementara menunggu proses pemekaran, In Syaa Allah kami akan menjalankan program-program pelayanan di lima kecamatan tersebut yang lebih efektif dan efisien.”_

Janji itu ditujukan kepada masyarakat di lima kecamatan: Natar, Jati Agung, Tanjung Bintang, Merbau Mataram, dan Tanjung Sari.

Janji Kedua - Debat Putaran ke-3

Debat digelar pada Sabtu, 2 November 2024 pukul 20.00 WIB di Negeri Baru Resort, Kalianda, dengan tema Sinkronisasi Pembangunan Pusat Daerah Serta Memperkokoh NKRI dan Kebangsaan.

Sebagaimana dilansir nataragung.id dalam berita yang sama, dalam sesi jawab cepat, moderator melontarkan pertanyaan: _“Natar Agung?”_

Calon Bupati Radityo Egi Pratama menjawab cepat dan tegas: _“Dukung D.O.B.”_

Dua janji itu disiarkan langsung melalui Kanal YouTube KPU Lampung Selatan, Siger TV Lampung, Mitra TV, dan Radar TV, sebagaimana dilansir Mediari.co, lampungselatankab.go.id, dan InfoBerita.id.

Artinya, janji ini bukan janji tertutup. Ini janji publik yang jejak digitalnya masih tersimpan hingga hari ini.

Sebagai pembanding, perlu dicatat bahwa Paslon 01 Nanang-Antoni pun menyampaikan janji yang sama pada debat putaran ketiga. Bahkan, sebagaimana dilansir nataragung.id, di era Nanang Ermanto, Pemkab Lamsel sudah mengucurkan dana Rp 1 miliar melalui APBD 2019 untuk studi kelayakan pemekaran. Artinya, janji pemekaran bukan milik satu paslon saja. Tapi Egi-Syaiful-lah yang memenangkan kontestasi, sehingga kepada merekalah kini janji itu ditagih.

_SETELAH DILANTIK, JANJI ITU DIUJI_

Pasangan Egi-Syaiful dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Lampung Selatan pada 20 Februari 2025.

Sejak itu, warga 5 kecamatan menunggu realisasi janji debat itu dalam bentuk langkah nyata eksekutif.

Yang ditunggu warga bukan Kabupaten Bandar Negara lahir besok pagi. Yang ditunggu adalah dorongan politik dan administrasi dari Bupati sebagai kepala daerah induk, karena tanpa itu, pemekaran tidak akan pernah bergerak.

Hingga analisa berita ini ditulis dorongan maksimal itu dinilai warga belum terlihat.

_DPRD SUDAH BERGERAK LEBIH DULU, PANSUS SUDAH DIBENTUK SEJAK 8 JANUARI 2025_

Fakta politiknya, DPRD justru bergerak lebih dulu dari eksekutif.

Sebagaimana dilansir Info Nusantara, lampungselatankab.go.id, dan DBFM Radio, dalam Rapat Paripurna DPRD Lampung Selatan pada Rabu (8/1/2025) yang dipimpin Ketua DPRD Erma Yusneli dan dihadiri 37 dari 50 anggota dewan, DPRD secara resmi menyetujui pembahasan usulan CDOB Bandar Negara.

Dalam paripurna itu disepakati:
- Nama baru: Kabupaten Bandar Negara, hasil kompromi antara Panitia DOB Natar Agung dan Tim Persiapan Pemekaran Daerah (TPPD), setelah Rapat Dengar Pendapat (RDP) Jumat (3/1/2025) di Ruang Badan Anggaran (Banggar) DPRD, sebagaimana dilansir Trabas.co dan News Analis.
- Wilayah: 5 kecamatan, Natar, Jati Agung, Tanjung Sari, Tanjung Bintang, Merbau Mataram.
- Calon Ibu Kota: Kecamatan Jati Agung, dengan rencana pusat pemerintahan di kawasan Kota Baru.

DPRD kemudian membentuk Panitia Khusus (Pansus) Pemekaran yang diketuai Waris Basuki, untuk menelaah dan membahas bersama eksekutif, sebagaimana dilansir Info Nusantara dan InfoDesaNews.

Pada Senin (13/1/2025), Pansus sudah menggelar RDP dengan LPPM Universitas Lampung di Ruang Banggar DPRD. LPPM menegaskan, kajian harus didasarkan pada 11 faktor dan 35 indikator, termasuk jumlah penduduk dan kepadatan penduduk, sesuai PP Nomor 78 Tahun 2007.

Secara politik, bola sudah digulirkan DPRD sejak Januari 2025. Tinggal eksekutif yang harus menyambut bola itu dengan persetujuan bersama.

_MORATORIUM BUKAN ALASAN BERHENTI - INI DASAR HUKUMNYA_

Analisa berita ini menegaskan, moratorium pemekaran dari pusat yang berlaku sejak 2014, bukan alasan untuk berhenti bekerja secara administrasi di daerah.

Dasar hukumnya:

1. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 32-37

Pemekaran harus melalui tahapan Daerah Persiapan selama 3 tahun. Persyaratan administratif untuk daerah persiapan kabupaten/kota meliputi:
- a. Keputusan musyawarah desa yang akan menjadi cakupan wilayah;
- b. Persetujuan bersama DPRD kabupaten/kota induk dengan bupati/wali kota daerah induk;
- c. Persetujuan bersama DPRD provinsi dengan gubernur.

Sebagaimana ditegaskan Kepala Bagian Pemerintahan Setda Lamsel Setiawansyah dalam RDP Kamis (25/7/2024) yang dilansir InfoBerita.id dan LE News: _“Persetujuan tertulis dalam pembentukan DOB merupakan persetujuan bersama antara kepala daerah dengan DPRD sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014.”_

Artinya, tanpa persetujuan bersama Bupati dan DPRD dalam forum Paripurna, dokumen CDOB tidak akan pernah bisa naik ke Gubernur, ke DPRD Provinsi, ke Kemendagri, ke DPR RI.

2. PP Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah.

Mengatur tiga syarat dasar administratif, teknis, dan fisik kewilayahan. Syarat teknis dinilai dari kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, kependudukan, luas daerah, pertahanan dan keamanan.

Selama moratorium berjalan, yang dilarang adalah pengesahan DOB baru menjadi Undang-Undang di pusat. Yang tidak dilarang adalah melengkapi administrasi, memperbarui studi kelayakan, menyiapkan lahan pusat pemerintahan, dan mengesahkan persetujuan bersama di daerah.

Bukti pembandingnya, sebagaimana diungkap dalam analisa nataragung.id karya Gunawan Handoko berjudul _“Menggugat Janji Politik Egi-Syaiful tentang Rencana Kabupaten Bandar Negara”_, Kabupaten Sungkai Bunga Mayang (SBM) dari Lampung Utara yang dirintis bersamaan justru bisa bergerak cepat dan meyakinkan DPRD Provinsi Lampung, karena administrasi dan lahannya beres.

Pertanyaan politiknya sederhana, kalau SBM bisa, kenapa Bandar Negara tidak bisa?

_PANSUS TERKATUNG-KATUNG, PARIPURNA TAK KUNJUNG DIGELAR_

Sebagaimana dilansir InfoDesaNews, hingga pertengahan September 2025, pembahasan di Pansus masih terkatung-katung dan belum ada kejelasan kapan Paripurna lanjutan untuk persetujuan bersama akan digelar.

Ketua Pansus Waris Basuki bahkan menyatakan masa kerja Pansus sudah berakhir sejak Juli 2025.

Padahal, panitia pemekaran sudah menyerahkan akta notaris kesepakatan jual beli tanah untuk pusat pemerintahan kepada anggota Pansus Selamet Nur Iman pada awal Juli 2025, dengan janji Paripurna paling lambat akhir Juli 2025. Janji itu hingga kini tak kunjung terwujud, sebagaimana dilansir InfoDesaNews.

Di sinilah analisa politik ini mempertanyakan peran eksekutif. Sebab secara hukum, kunci persetujuan bersama ada di tangan Bupati. Tanpa kehadiran dan tanda tangan Bupati dalam Paripurna, Pansus hanya akan menjadi arsip rapat.

_IRONI POLITIK - CDOB MACET, 9 DESA JATI AGUNG MALAH DIDORONG PINDAH_

Di saat proses CDOB Bandar Negara jalan di tempat, proses lain justru bergerak cepat: penyesuaian batas wilayah 9 desa di Kecamatan Jati Agung ke Kota Bandar Lampung.

Sebagaimana dilansir Pemerintah Provinsi Lampung dan Diskominfotik Provinsi Lampung, 8 desa telah menyatakan persetujuan untuk bergabung ke Kota Bandar Lampung yaitu: Purwotani, Margorejo, Sinar Rejeki, Margomulyo, Margodadi, Gedung Agung, Gedung Harapan, dan Banjar Agung, plus Way Huwi yang masih dalam verifikasi, dan Sumber Jaya dalam daftar 9 desa versi Pemprov.

Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Lampung Binarti Bintang menjelaskan, penyesuaian ini untuk mendukung rencana perpindahan pusat pemerintahan Provinsi Lampung ke kawasan Kota Baru, dan akan diusulkan perubahan Permendagri tentang batas daerah.

DPRD Kota Bandar Lampung bahkan sudah menyiapkan Pansus untuk membahasnya, dengan target usulan ke Kemendagri pada Oktober 2026, sebagaimana dilansir Ruang Pena, Kamis (3/9/2026).

Pemprov juga telah bersurat lewat Surat Gubernur tertanggal 11 Februari 2026 yang mendorong Pemkab Lamsel segera menggelar Rapat Paripurna DPRD untuk membahas tindak lanjut musyawarah desa, sebagaimana dilansir InfoDesaNews.

Sementara itu, Wakil Bupati M. Syaiful Anwar dalam wawancara dengan InfoDesaNews seusai Rapat Paripurna di Gedung DPRD, Selasa (31/3/2026), menyatakan: _“Pada prinsipnya kami mempersilakan untuk dibahas lebih lanjut. Kami juga ingin berpartisipasi dalam pengembangan Kota Baru.”_

Bagi warga 5 kecamatan, sikap ini dinilai kontradiktif dengan janji debat. Di satu sisi janji pemekaran Bandar Negara diucapkan lantang. Di sisi lain, 9 desa yang justru menjadi jantung calon ibu kota Bandar Negara, dibiarkan dibahas untuk dilepas ke kota lain.

Padahal, Jati Agung sudah ditetapkan sebagai calon ibu kota Kabupaten Bandar Negara. Kalau 9 desanya pindah, apa yang tersisa dari calon ibu kota itu?

_WARGA MENOLAK - BPD SE-JATI AGUNG SUDAH BERSURAT_

Penolakan itu nyata, bukan sekadar opini.

Sebagaimana dilansir InfoDesaNews, Panitia Persiapan Pemekaran Kabupaten Bandar Negara (P3KBN) telah mengirimkan surat penolakan dari seluruh Ketua BPD se-Kecamatan Jati Agung ke Gubernur dan DPRD Provinsi Lampung.

Surat ke Gubernur dikirim Kamis (18/9/2025), ke DPRD Provinsi Jumat (19/9/2025). Isinya: menolak bergabung ke Kota Bandar Lampung, dan menuntut agar Bupati dan Gubernur mengesahkan proses pemekaran Kabupaten Bandar Negara.

Daftar BPD yang menandatangani: Way Huwi, Karang Anyar, Jati Mulyo, Rejo Mulyo, Sidoharjo, Marga Agung, Sidodadi Asri, Karang Sari, Banjar Agung, Marga Kaya, Gedung Harapan, Margo Mulyo, Margo Dadi, Gedung Agung, Karang Rejo, Sumber Jaya, Margo Lestari, Margo Rejo, Sinar Rejeki, Fajar Baru, dan Purwotani.

Terbaru, Ketua Forum BPD se-Kecamatan Jati Agung Sayid, S.Ag., dalam rapat terbatas P3KBN di Rumah Makan Puti Minang, Candimas, Natar, Minggu (1/11/2026), sebagaimana dilansir nataragung.id dalam berita _“9 Desa Kecewa, Sayid: Pemprov Lampung Ingkar Janji!”_, mengungkapkan kekecewaan 9 desa terhadap janji Pemprov Lampung terkait rencana pemindahan 9 desa ke Kota Bandar Lampung, dan menegaskan ketidakjelasan pemekaran Bandar Negara adalah salah satu penyebabnya.

Panitia bahkan membahas rencana menempuh jalur hukum terhadap DPRD Kabupaten Lampung Selatan dan Pemerintah Provinsi Lampung menyusul rencana pengalihan 9 desa tersebut.

_GUGATAN WARGA 5 KECAMATAN - 6 DESAKAN KEPADA EGI-SYAIFUL_

Atas nama warga 5 kecamatan CDOB, analisa politik ini menyampaikan 6 desakan agar janji politik itu tidak dilupakan:

1. Tunaikan Janji Debat Secara Terbuka.Sampaikan sikap resmi Bupati dan Wakil Bupati di forum publik bahwa Pemkab Lamsel mendukung penuh CDOB Bandar Negara, bukan hanya diam atau menyerahkan sepenuhnya ke DPRD.

2. Segera Hadir dan Tandatangani Persetujuan Bersama di Paripurna DPRD. Sesuai UU 23/2014, tanpa persetujuan bersama Bupati dan  DPRD, CDOB tidak akan pernah naik ke Provinsi. Jangan biarkan Pansus habis masa kerja tanpa Paripurna.

3. Perbarui Administrasi dan Studi Kelayakan. Dorong update data LPPM Unila 2019 yang sudah kedaluwarsa jumlah penduduk, kepadatan, kemampuan ekonomi, dan kesiapan lahan pusat pemerintahan di Jati Agung. Moratorium bukan alasan data dibiarkan usang.

4. Amankan Wilayah CDOB, Jangan Lepas 9 Desa Jati Agung. Tegaskan sikap Pemkab Lamsel secara tertulis kepada Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal: 9 desa Jati Agung adalah bagian tak terpisahkan dari CDOB Bandar Negara dan calon ibu kota, bukan objek penyesuaian batas untuk Kota Bandar Lampung.

5. Bentuk Tim Terpadu Pemekaran di Pemkab. Jangan hanya mengandalkan Pansus DPRD. Bentuk tim eksekutif yang dipimpin langsung Bupati/Wabup, melibatkan Bagian Tapem, Bappeda, Bagian Hukum, dan P3KBN, dengan target dan jadwal yang terukur.

6. Buka Komunikasi dengan Gubernur, DPRD Provinsi, dan Kemendagri. Aktif dorong Gubernur untuk meneruskan usulan ke pusat, dan aktif lobi Komisi II DPR RI dan Ditjen Otda Kemendagri, yang pada RDP 24 April 2025 di Senayan telah berkomitmen membuka kembali moratorium dengan persyaratan lebih ketat, jelas, dan objektif, sebagaimana dilansir dalam analisa nataragung.id karya Gunawan Handoko.

_PENUTUP ANALISA: JANJI POLITIK ADALAH HUTANG MORAL_

Dalam demokrasi, janji politik bukan sekadar strategi untuk menang. Janji politik adalah hutang moral kepada rakyat yang telah memberikan suara.

Egi-Syaiful menang karena rakyat percaya, termasuk rakyat di 5 kecamatan yang percaya pada janji _“Dukung D.O.B.”_ itu.

Jika janji itu dilupakan setelah berkuasa, maka yang terkikis bukan hanya kepercayaan kepada satu pasangan, tapi kepercayaan rakyat kepada demokrasi itu sendiri.

Moratorium belum dicabut, benar. Tapi administrasi harus tetap berjalan. Pansus sudah dibentuk, benar. Tapi tanpa dorongan Bupati, Pansus hanya akan menjadi arsip rapat.

Warga 5 kecamatan tidak menuntut Kabupaten Bandar Negara lahir besok pagi. Warga hanya menuntut satu hal yang sederhana: Bupati dan Wakil Bupati yang mereka pilih, jangan lepas tangan dari janji yang mereka ucapkan sendiri di atas panggung debat.

Janji harus ditunaikan. Bukan dilupakan. (*)

Natar, 17 November 2026.

Komentar (0)

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama memberikan komentar!

Tinggalkan Komentar

7 + 7 = ?
Berita Terkait