Nasib Partai Baru di 2029: Nafsu Besar, Tenaga dan Strategi Kurang

Oleh: Toto Izul Fatah | Direktur Eksekutif Citra Komunikasi LSI Denny JA

nataragung.id, Nasional -- Betapa mudahnya sebagian politisi memutuskan mendirikan partai baru. Ada yang merasa cukup bermodal figur terkenal. Ada yang percaya diri karena mempunyai kapital besar. Ada yang mengandalkan jaringan organisasi, pertemanan, dan relawan.

Ada pula yang baru mempunyai visi, misi, serta ambisi, tetapi sudah membayangkan kursi parlemen dan kekuasaan. Semuanya merasa memiliki bekal.

Persoalannya, mereka sering melupakan hukum besi perilaku pemilih: dikenal belum tentu disukai, disukai belum tentu dipercaya, dan dipercaya pun belum tentu dipilih. Popularitas, likeabilitas, dan elektabilitas merupakan tiga pekerjaan berbeda. Mendirikan partai baru hanya membuka pintu pertama menuju pertandingan yang panjang.

Nama partai bisa diumumkan dalam sehari. Logo bisa selesai dalam seminggu. Kantor bisa disewa, pengurus bisa dilantik, dan deklarasi bisa dibuat meriah.

Namun, kesetiaan pemilih tidak bisa dibentuk hanya dengan acara peluncuran. Ia tumbuh melalui perjumpaan, pembuktian, kedekatan, dan alasan yang cukup kuat untuk meninggalkan pilihan lama.

Di sinilah banyak pendiri partai salah menghitung. Mereka menghitung berapa orang datang dalam deklarasi, tetapi tidak mengukur berapa orang bersedia mencoblos.

Mereka menghitung jumlah pengurus, tetapi tidak mengetahui berapa pengurus yang benar-benar mempunyai pengaruh. Mereka merasa jaringan sudah terbentuk karena grup percakapan ramai, sementara hubungan dengan pemilih di desa dan kelurahan masih tipis.

Sejarah sudah memberikan peringatan keras. Pada Pemilu 2024, PSI memperoleh sekitar 2,81 persen suara nasional, Perindo 1,29 persen, Partai Gelora 0,84 persen, Partai Buruh 0,64 persen, Partai Ummat 0,42 persen, Garuda 0,27 persen, dan PKN 0,22 persen.

Seluruhnya gagal mendapatkan kursi DPR RI karena tidak mencapai ambang batas empat persen yang berlaku ketika itu. PBB memperoleh sekitar 0,32 persen, sedangkan PPP meraih 3,87 persen dan untuk pertama kalinya kehilangan keterwakilan di DPR RI.

Tentu, tidak semuanya merupakan partai baru. PBB dan PPP adalah partai lama. Namun, justru di situlah pelajarannya: partai baru menghadapi kesulitan membangun akar, sementara partai lama pun dapat kehilangan akar. Usia organisasi tidak menjamin keselamatan elektoral.

PSI dan Perindo menjadi contoh yang sangat menarik. Pada 2019, PSI memperoleh sekitar 1,89 persen dan Perindo 2,67 persen. Lima tahun kemudian, suara PSI meningkat, tetapi belum cukup untuk masuk DPR RI. Sebaliknya, suara Perindo justru turun.

Padahal, PSI misalnya, mempunyai kedekatan politik dengan Jokowi, dan menjelang Pemilu 2024 dipimpin Kaesang Pangarep, putra presiden yang saat itu masih menjabat. Ia ditetapkan sebagai ketua umum pada September 2023.

Keadaan ini harusnya memberi PSI keuntungan perhatian publik dan asosiasi dengan figur kekuasaan. Namun, keuntungan tersebut ternyata belum menghasilkan suara yang cukup untuk melewati ambang batas parlemen.

Pelajarannya jelas. Simpati terhadap presiden tidak otomatis menjadi suara untuk partai yang dekat dengannya. Pemilih bisa menyukai Jokowi, mendukung pasangan calon presiden yang didukungnya, tetapi tetap memilih partai lain untuk DPR.

Perindo memberikan pelajaran serupa mengenai kapital. Dengan figur Hary Tanoesoedibjo dan dukungan sumber daya serta jaringan media, partai ini mempunyai kemampuan memperkenalkan diri secara luas. Namun, jangkauan komunikasi tidak sama dengan kedalaman dukungan. Orang bisa hafal nama, lambang, bahkan lagu sebuah partai tanpa merasa perlu memilihnya.

Dalam pembacaan saya, persoalannya terletak pada jarak antara terlihat dan terikat. Iklan membuat partai terlihat. Kehadiran kader yang membantu persoalan warga membuat masyarakat terikat.

Publisitas memperbesar pengenalan, sedangkan organisasi lapangan, calon legislatif yang dipercaya, dan identitas politik yang jelas membantu mengubah pengenalan menjadi pilihan.

Karena itu, hasil pemilu saja memang tidak cukup untuk memastikan penyebab tunggal kegagalan PSI atau Perindo. Namun, hasil tersebut cukup untuk membantah anggapan bahwa modal figur, kapital, dan kedekatan dengan kekuasaan pasti menghasilkan kelolosan.

Partai baru juga menghadapi pertanyaan paling mendasar dari pemilih. Mengapa saya harus memilih Anda? Jika jawabannya hanya “kami membawa perubahan”, hampir semua partai mengatakan hal yang sama. Jika jawabannya “kami dekat dengan rakyat”, hampir semua partai mengaku demikian.

PGR dan PRI?
Lalu, bagaimana dengan partai yang dekat dengan Anies Baswedan, Partai Gerakan Rakyat (PGR) ?
Pembentukannya diputuskan dalam Rakernas pada 18 Januari 2026, dengan Sahrin Hamid sebagai ketua umum.

Modal Anies tentu tidak kecil. Pasangan Anies Baswedan–Muhaimin Iskandar memperoleh 40.971.906 suara, sekitar 24,95 persen, pada Pilpres 2024. Tetapi, suara tersebut merupakan suara pasangan calon, dengan dukungan koalisi dan berbagai kelompok pemilih; bukan seluruhnya milik pribadi Anies.

Maka, pertanyaan terbesarnya bukan berapa banyak orang pernah memilih Anies, melainkan berapa banyak yang bersedia memindahkan pilihan legislatifnya kepada Partai Gerakan Rakyat.

Seorang pemilih dapat mendukung Anies untuk presiden, tetapi tetap memilih PKB, PKS, NasDem, atau partai lain karena ikatan ideologis, hubungan dengan caleg, maupun pengalaman pelayanan.

Dengan demikian, suara Pilpres merupakan peluang awal, bukan tabungan yang tinggal dicairkan. Partai Gerakan Rakyat harus mengubah simpati kepada figur menjadi kepercayaan kepada organisasi. Relawan harus berkembang menjadi kader.

Bagaimana dengan Partai Rakyat Indonesia atau PRI? PRI ini menghadapi ujian yang sama. Kantor yang megah dapat memperlihatkan keseriusan membangun organisasi, tetapi tidak membuktikan besarnya dukungan pemilih.

Kalaupun tersedia modal finansial kuat, pertanyaan berikutnya tetap menentukan. Digunakan untuk apa? Apakah untuk memperbanyak seremoni atau memperkuat kader?

Apakah untuk memasang wajah pemimpin atau menyelesaikan persoalan warga? Apakah untuk mengumpulkan nama dalam struktur atau membangun pengurus yang mampu mengorganisasi dukungan?

Partai yang bergantung kepada satu penyandang dana juga perlu memikirkan keberlanjutan. Organisasi akan rapuh jika bergerak hanya ketika uang mengalir.

Menuju 2029, semua partai baru juga harus membedakan tiga ujian. Yaitu, memperoleh pengesahan organisasi, lolos menjadi peserta pemilu, dan memenangkan kursi. Ketiganya tidak otomatis mengikuti satu sama lain.

Karena itu, pekerjaan rumah partai baru harus dimulai dengan kejujuran membaca kekuatan sendiri. Jangan menyamakan pengenalan dengan kesukaan. Jangan menyamakan kesukaan dengan pilihan. Jangan menyamakan daftar pengurus dengan mesin politik, atau jumlah pengikut media sosial dengan jumlah pemilih.

Semoga seluruh partai baru menyadari kenyataan ini sejak awal. Ambisi besar boleh menjadi tenaga pembuka, tetapi harus diterjemahkan menjadi strategi yang tepat dan kerja yang tekun.

Bahayanya muncul ketika para pendiri terlalu cepat merasa kuat, padahal masyarakat baru mengenal namanya dan belum mempunyai alasan untuk memilihnya.

Jangan sampai 2029 kembali menjadi musim ketika deklarasi terdengar gegap gempita, tetapi hasil pemilu menyisakan sunyi: nafsu besar, tenaga dan strategi kurang.