Lampung Perkuat Keterbukaan Informasi, Wagub Jihan: Pemerintah Harus Hadir Mendengar dan Merespons Aspirasi Masyarakat

Jakarta ---- Pemerintah Provinsi Lampung menegaskan komitmennya dalam memperkuat keterbukaan informasi publik dan akuntabilitas tata kelola pemerintahan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. 

Komitmen tersebut dipaparkan langsung oleh Wakil Gubernur Jihan Nurlela, saat menjadi narasumber pada Uji Publik Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi (KI) Pusat RI di Grand Mercure Kemayoran, Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Di hadapan tim panelis, Wagub Jihan Nurlela memaparkan bahwa keterbukaan informasi publik di Provinsi Lampung kini telah bertransformasi dari sekadar penyampaian informasi satu arah menjadi sistem komunikasi dua arah yang aktif mendengarkan dan menindaklanjuti keluhan masyarakat.

"Aplikasi ini menghubungkan masyarakat dengan berbagai informasi dan layanan pemerintah, sekaligus juga menyediakan ruang untuk menyampaikan aspirasi pengaduan. Dan melalui Lampung In ini, kami mendorong perubahan yang cukup mendasar dari pemerintah yang sekadar menyampaikan informasi kepada masyarakat, hari ini pendekatannya pemerintah juga mendengar informasi faktual dari masyarakat yang ada di bawah, sekaligus merespons apa yang menjadi aduannya," ujar Wagub Jihan.

Wagub Jihan menjelaskan, keterbukaan informasi merupakan prasyarat mutlak dalam mewujudkan good governance yang sejalan dengan visi pembangunan daerah menuju Indonesia Emas dan dokumen RPJMD 2025–2029. Guna menjamin keberlanjutannya, Pemprov Lampung memperkuat landasan hukum melalui penetapan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pelayanan Informasi Publik.

"Perda ini kami sahkan di tahun 2024 yang harapannya ini menjadi suatu prinsip, menjadi suatu SOP keterbukaan informasi siapa pun pemerintahnya, siapa pun OPD-nya, siapa pun yang ada di dalam birokrasi tersebut, maka melalui Perda ini menjadi suatu standar keterbukaan informasi yang pasti tentunya," tegas Wagub Jihan.

Terkait inovasi teknologi, Pemprov Lampung mengintegrasikan ekosistem pelayanan publik ke dalam portal digital terpadu Lampung In. Kanal ini hadir sebagai one stop service yang merangkum berbagai layanan esensial, mulai dari pajak, retribusi, layanan sosial, kesehatan, layanan BAZNAS, hingga informasi pasar dan peringatan dini kebencanaan.

Dalam penanganan laporan masyarakat, kanal tersebut dilengkapi dengan sistem pengawasan berjenjang yang ketat, terutama menyangkut isu infrastruktur jalan yang menjadi fokus perhatian publik.

"Ketika ada masyarakat melakukan pengaduan jalan, kami meminta disposisi dari satu OPD yang berwenang yaitu BMBK untuk menindaklanjuti dan di kanal Lampung In ini yang dimiliki oleh kami, di dashboard-nya itu tetap akan ada tanda warning untuk dapat diselesaikan kalau belum ada tindak lanjut beserta bukti tindak lanjutnya. Sehingga ini menjadi kewajiban dari OPD untuk menindaklanjuti atau menyelesaikannya," jelasnya mencontohkan penanganan kerusakan jalan di Sidomulyo, Lampung Selatan.

Wagub Jihan menggarisbawahi bahwa kesuksesan digitalisasi birokrasi tidak semata-mata diukur dari banyaknya aplikasi yang diciptakan, melainkan kesiapan sumber daya manusia (SDM), tata kelola, dan integritas pelayanan yang mengusung empat pilar utama: integrasi, koordinasi, akuntabilitas, dan evaluasi kinerja OPD.

Komitmen Pemprov Lampung juga ditunjukkan melalui dukungan berkelanjutan terhadap kelembagaan Komisi Informasi Provinsi Lampung, pelaksanaan monitoring dan evaluasi KI Award bagi badan publik, penguatan peran PPID dan pengelola media sosial dinas, hingga fasilitasi penyelesaian 16 sengketa informasi publik di sepanjang tahun 2026.

Menutup paparannya, Wagub Jihan Nurlela menegaskan esensi utama dari transparansi birokrasi modern bagi kemaslahatan masyarakat.

"Keterbukaan informasi bukan semata-mata tentang jumlah informasi yang dipublikasikan, Bapak, Ibu, yang lebih penting adalah apakah informasi tersebut mudah diakses, kemudian mampu mendorong partisipasi, dan juga diikuti oleh respons pemerintah yang nyata, konkret. Itulah arah transformasi ke depan yang kami inginkan," pungkasnya. (Pemerintah Provinsi Lampung).