DPRD Lampung Tegaskan Pancasila Harus Hadir dalam Kerja Nyata dan Pelayanan Publik

nataragung.id - Bandar Lampung - Peringatan Hari Kesaktian Pancasila Tahun 2026 menjadi momentum bagi DPRD Provinsi Lampung untuk menegaskan bahwa nilai-nilai Pancasila harus diwujudkan dalam kerja nyata pemerintahan dan pelayanan yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Pesan tersebut mengemuka dalam Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila yang digelar di Lapangan KORPRI Gubernur Lampung. Upacara dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Dr. Marindo Kurniawan, ST. MT. selaku Inspektur Upacara, Kamis (1/10/2026).

DPRD Provinsi Lampung turut mengambil bagian dengan menugaskan dua perwakilan sebagai petugas upacara. Wahrul Fauzi Silalahi, S.H., bertugas membacakan Pembukaan UUD 1945, sedangkan Diah Dharma Yanti, S.H., MH. membacakan Ikrar.

Anggota DPRD Provinsi Lampung, Wahrul Fauzi Silalahi, S.H., mengatakan peringatan Hari Kesaktian Pancasila harus menjadi momentum untuk terus menggaungkan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat.

"Bagaimana kita semua lapisan masyarakat di Provinsi Lampung terus menggaungkan dan mengamalkan Pancasila," ujar Wahrul Fauzi Silalahi.

Menurutnya, pengamalan Pancasila dapat diwujudkan melalui penghormatan terhadap kebebasan beragama, gotong royong, persamaan, persatuan, dan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Lampung.

"Insyaallah nilai-nilai Pancasila ini terus selalu kita kampanyekan dan kita amalkan sampai dengan anak cucu kita nanti," katanya.

Sementara itu, Diah Dharma Yanti, S.H., MH. mengatakan Hari Kesaktian Pancasila bukan sekadar kegiatan seremonial, tetapi momentum untuk mengingat perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan Pancasila sebagai ideologi yang mempersatukan bangsa.

"Peringatan ini memang bukan seremonial, tetapi merupakan momen penting bagaimana kita mengingat bangsa Indonesia dulu memperjuangkan supaya Pancasila tetap lestari dan dipakai sebagai ideologi yang mempersatukan bangsa," ujarnya.

Diah menegaskan nilai-nilai Pancasila harus terus dilestarikan dan dipertahankan dalam kehidupan masyarakat.

"Nilai-nilainya tetap terus dilestarikan dan dipertahankan oleh masyarakat Lampung khususnya dan masyarakat bangsa Indonesia umumnya," katanya.

Bagi DPRD Provinsi Lampung, pengamalan Pancasila juga harus terlihat dalam pelaksanaan fungsi anggaran dan pengawasan. Program pembangunan harus menjawab kebutuhan masyarakat, sementara penggunaan anggaran harus diarahkan pada program yang manfaatnya dapat diukur dan dirasakan.

Karena itu, pengawasan DPRD diarahkan pada sektor yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pertanian, perekonomian, dan pelayanan publik.

Ukuran sederhananya adalah manfaat yang diterima masyarakat. Pelayanan harus semakin mudah diakses, pembangunan tepat sasaran, fasilitas publik semakin baik, dan program pemerintah benar-benar menyelesaikan persoalan yang dihadapi masyarakat.

Dengan demikian, semangat Pancasila tidak berhenti pada peringatan dan seremonial, tetapi terlihat dalam kehidupan sehari-hari: masyarakat mendapatkan pelayanan yang lebih baik, pembangunan yang lebih tepat guna, serta manfaat yang lebih merata. (SMh)