Distribusi MBG Terhenti Sementara di Lamsel dan Pesawaran, SPPG Umumkan Jeda Operasional

nataragung.id - Lampung Selatan - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di dua kabupaten di Lampung dilaporkan terhenti sementara. Sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Lampung Selatan dan Pesawaran mengumumkan jeda distribusi ke sekolah-sekolah hingga batas waktu yang belum ditentukan.

Informasi yang dihimpun nataragung, pengumuman penghentian disampaikan melalui grup WhatsApp sekolah dan edaran internal SPPG. Isinya menyebutkan penyaluran MBG tidak dapat dilakukan hingga pemberitahuan selanjutnya.

Salah seorang guru di wilayah Kecamatan Natar Lampung Selatan membenarkan bahwa pihak sekolah membuat pengumuman ke wali murid bahwa distribusi MBG dihentikan sementara. Hal sama diakui oleh pengurus sebuah yayasan di Kecamatan Kalianda. "Ya sudah 3 hari yayasan pendidikan saya di hentikan, tapi kemarin pengeriman MBG sudah dilakukan lagi," ucap salah seorang pengurus yayasan di Kalianda.

Meski di lapangan beredar kabar dana seret, penghentian ini berkaitan dengan reformasi besar-besaran yang dilakukan Badan Gizi Nasional (BGN).

Per 5 Oktober 2026, BGN mengubah skema insentif SPPG dari Rp6 juta per hari flat menjadi Rp2.000 per porsi secara proporsional. Total alokasi per penerima manfaat ditetapkan Rp15.000 dengan rincian Rp10.000 untuk makanan, Rp3.000 operasional, dan Rp2.000 insentif mutu layanan.

Kebijakan ini membuat SPPG dengan volume kecil (500 porsi) pendapatannya turun drastis dibanding dapur besar (3.000 porsi). Sejumlah pengelola memilih menghentikan operasional sementara untuk evaluasi.

Selain itu, BGN juga melakukan penertiban yayasan nakal yang diduga melakukan pungutan liar (pungli) kepada SPPG serta men-suspend ribuan SPPG yang belum mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

Di Pesawaran, polemik sempat terjadi di SPPG Trimulyo, Tegineneng. Pihak pengelola akhirnya menyampaikan permohonan maaf dan menyatakan distribusi kembali normal setelah evaluasi.

Provinsi Lampung menjadi salah satu wilayah yang disorot dalam audit tata kelola MBG. Sekitar 1.200 titik SPPG di Lampung masuk radar pemeriksaan setelah penggeledahan di kantor BGN oleh Kejaksaan Agung beberapa waktu lalu.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan saat di Bandar Lampung mengakui pelaksanaan program masih bermasalah.

"MBG kita akui gagal. Anggaran besar sudah hampir 2 tahun ya masalah enggak berhenti," ujar Zulhas.

Namun pemerintah menegaskan program tetap dilanjutkan dengan perbaikan manajemen dan pengawasan harian melalui Koordinator Kecamatan (Korcam) dan pimpinan wilayah.

Hingga berita ini diturunkan, nataragung masih berupaya mengonfirmasi secara resmi ke BGN Perwakilan Lampung dan Koordinator SPPG Lampung Selatan dan Pesawaran terkait daftar sekolah yang terdampak dan kepastian kapan distribusi akan kembali normal. (SMh)