Biro Hukum Pemprov Lampung Hadiri Pembahasan Perubahan Perda Riset dan Inovasi Daerah

PEMPROV LAMPUNG • 16 Nov 2026 15:33 • Arif Natar • 28 kali dibaca
Biro Hukum Pemprov Lampung Hadiri Pembahasan Perubahan Perda Riset dan Inovasi Daerah

nataragung.id, Bandar Lampung – Kepala Bagian Perundang-undangan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, Dr. Erman Syarif, S.H., M.M., M.H., CLA., menghadiri rapat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Provinsi Lampung tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Riset dan Inovasi Daerah, Senin (16/11/2026).
Kehadiran Erman Syarif merupakan bagian dari keterlibatan Biro Hukum Setda Provinsi Lampung dalam proses pembahasan dan penyempurnaan regulasi daerah bersama Panitia Khusus (Pansus) DPRD Provinsi Lampung.
Rapat berlangsung mulai pukul 10.00 WIB hingga selesai di Ruang Rapat Komisi-Komisi DPRD Provinsi Lampung. Pembahasan tersebut dilaksanakan berdasarkan hasil Rapat Internal Pansus DPRD Provinsi Lampung.
Dalam pertemuan tersebut, Erman Syarif hadir bersama perwakilan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung untuk mengikuti pembahasan materi perubahan regulasi yang mengatur penyelenggaraan riset dan inovasi daerah.
 

Adapun jajaran pimpinan Pansus yang terlibat dalam pembahasan tersebut yakni Ketua Seh Ajeman, S.Ag., Wakil Ketua Hi. Jasroni, S.Sos., M.M., serta Sekretaris Muhammad Khadafi, S.H., M.H., bersama anggota Pansus lainnya.

Keterlibatan Biro Hukum Setda Provinsi Lampung dalam pembahasan ini menjadi bagian penting dari proses penyusunan produk hukum daerah, khususnya dalam aspek perundang-undangan, kesesuaian norma, dan harmonisasi ketentuan agar regulasi yang dihasilkan memiliki landasan hukum yang jelas.


Perubahan Perda Nomor 6 Tahun 2021 diharapkan dapat memperkuat penyelenggaraan riset dan inovasi di Provinsi Lampung. Dengan demikian, riset dan inovasi dapat menjadi salah satu instrumen pendukung pembangunan daerah berbasis kajian ilmiah, pengembangan potensi daerah, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
Melalui pembahasan bersama DPRD dan perangkat daerah terkait, penyempurnaan regulasi ini diharapkan mampu menjawab kebutuhan serta tantangan pembangunan Provinsi Lampung ke depan.

Komentar (0)

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama memberikan komentar!

Tinggalkan Komentar

7 + 6 = ?
Berita Terkait