Badak Jawa Bukan Objek Eksperimen Kebijakan. Oleh: Junaidi Ismail, S.H. | Ketua Umum Poros Wartawan Lampung

ARTIKEL • 21 Nov 2026 05:08 • Redaksi NATARAGUNG.ID • 36 kali dibaca
Badak Jawa Bukan Objek Eksperimen Kebijakan. Oleh: Junaidi Ismail, S.H. | Ketua Umum Poros Wartawan Lampung

nataragung.id - Bandar Lampung - SEBELUM mengeksekusi sebuah gagasan yang menyangkut kepentingan masyarakat dan kelestarian lingkungan, para pemangku kebijakan hendaknya berpikir berkali-kali. Jangan sampai kebijakan yang bertujuan menyelesaikan persoalan justru melahirkan masalah baru dan berdampak buruk bagi masyarakat maupun negara.

Wacana pemindahan sebagian populasi Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus) dari Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Banten, ke Taman Nasional Alas Purwo, Banyuwangi, Jawa Timur, patut mendapat perhatian serius.

Gagasan yang disampaikan Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, tersebut memiliki tujuan mulia, yakni menyelamatkan Badak Jawa dari ancaman kepunahan. Mengingat seluruh populasi satwa langka ini terkonsentrasi di Ujung Kulon, ancaman gempa bumi, tsunami Selat Sunda, dan aktivitas Gunung Anak Krakatau memang harus diperhitungkan.

Namun, sebagaimana penjelasan Kementerian Kehutanan, rencana tersebut masih sebatas wacana awal. Kelayakan Alas Purwo sebagai habitat kedua juga belum dikaji secara mendalam.

Artinya, pemerintah tidak perlu terburu-buru mengambil keputusan.

Memindahkan Badak Jawa bukan perkara sederhana. Ketersediaan pakan alami, sumber air, luas kawasan, kesesuaian iklim, keamanan habitat, hingga kemampuan adaptasi satwa harus dibuktikan melalui kajian ilmiah yang komprehensif.

Jangan sampai niat menyelamatkan justru menghadirkan ancaman baru bagi keberlangsungan hidup satwa yng sangat langka tersebut.

Hal lain yang perlu diperhatikan adalah faktor geografis. Alas Purwo juga berada di kawasan pesisir selatan Jawa yang memiliki potensi ancaman gempa bumi dan tsunami. Karena itu, pemerintah harus mampu menjelaskan secara ilmiah apakah kawasan tersebut benar-benar lebih aman dibandingkan Ujung Kulon.

Jangan sampai kita hanya memindahkan resiko dari satu kawasan ke kawasan lain tanpa menyelesaikan persoalan mendasarnya.

Di sisi lain, muncul kekhawatiran masyarakat bahwa pemindahan sebagian populasi Badak Jawa berpotensi membuka celah bagi kepentingan lain di kawasan Ujung Kulon, termasuk kemungkinan eksploitasi dan alih fungsi lahan.

Kekhawatiran ini perlu dijawab secara terbuka. Pemerintah harus menjamin bahwa Ujung Kulon tetap dilindungi sepenuhnya sebagai habitat utama, apa pun keputusan mengenai pembentukan habitat kedua.

Kita juga perlu menghargai suara masyarakat, mahasiswa, tokoh agama, dan pemerhati lingkungan yang menyampaikan keberatan. Dalam negara demokrasi, kritik bukan hambatan pembangunan, melainkan bagian dari kontrol masyarakat agar kebijakan tidak menyimpang dari kepentingan bersama.

Karena itu, pemerintah perlu melibatkan akademisi, ahli konservasi, peneliti, masyarakat setempat, dan organisasi lingkungan dalam setiap tahapan pembahasan. Hasil kajian kelayakan harus transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Apabila Alas Purwo terbukti memenuhi persyaratan ekologis dan mampu memberikan perlindungan lebih baik, gagasan tersebut tentu layak dipertimbangkan. Namun, jika masih terdapat resiko mendasar, pelaksanaannya sebaiknya ditunda.

Konservasi bukan hanya memindahkan satwa dari satu tempat ke tempat lain, tetapi memastikan keberlangsungan hidupnya untuk generasi mendatang.

Badak Jawa adalah kekayaan hayati Indonesia yang memiliki nilai penting bagi dunia. Kepunahannya akan menjadi kerugian besar yang tidak mungkin dipulihkan.

Demi kehormatan dan kewibawaan bersama, seluruh elemen bangsa harus bersatu menjaga kelestarian satwa dan habitatnya. Pemerintah hendaknya mengedepankan ilmu pengetahuan, kehati-hatian, transparansi, dan kepentingan ekologis di atas pertimbangan lainnya.

Jangan sampai atas nama penyelamatan, kita justru menciptakan ancaman baru. Badak Jawa bukan objek eksperimen kebijakan, melainkan warisan kekayaan hayati bangsa yang wajib dijaga dan diselamatkan dengan keputusan yang tepat dan bertanggung jawab. (*)

Bandar Lampung, 21 November 2026

Komentar (0)

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama memberikan komentar!

Tinggalkan Komentar

5 + 7 = ?
Berita Terkait